Dalam beberapa waktu terakhir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berada di bawah sorotan tajam publik dan pimpinan Kementerian Keuangan. Kritik keras datang langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menilai kinerja Bea Cukai perlu dibenahi secara serius, bahkan disertai pernyataan tegas mengenai kemungkinan sanksi ekstrem.
Namun, melansir Kompas, sikap tersebut kemudian diikuti dengan apresiasi setelah Bea Cukai menunjukkan sejumlah langkah pembenahan yang dinilai konkret dan cepat. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting: apa saja faktor yang membuat Menteri Keuangan akhirnya mengapresiasi kinerja Bea Cukai?
Nah, berikut ini sejumlah faktor utama yang menjadi dasar penilaian atau apresiasi tersebut.
Faktor 1: Penguatan Pengawasan melalui Alat Pemindai Peti Kemas
Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah peresmian penggunaan alat pemindai peti kemas (X-Ray) di Pelabuhan Tanjung Priok. Perangkat ini tidak hanya berfungsi untuk memeriksa isi kontainer secara non-intrusif, tetapi juga dilengkapi kemampuan mendeteksi bahan nuklir dan zat radioaktif.
Pemanfaatan teknologi pemindai ini dinilai penting karena mampu meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menghambat kelancaran arus barang. Dalam konteks kepabeanan modern, pengawasan berbasis teknologi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan fisik manual yang berisiko menimbulkan keterlambatan dan potensi penyimpangan.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Bea Cukai mulai menempatkan teknologi sebagai instrumen utama pengawasan, bukan sekadar pelengkap.
Faktor 2: Implementasi CEISA 4.0 Mobile dan Pelaporan Mandiri
Faktor berikutnya adalah implementasi CEISA 4.0 Mobile melalui fitur Self Service Report Mobile (SSR-Mobile). Sistem ini memungkinkan perusahaan melakukan berbagai proses kepabeanan secara mandiri, seperti gate in, stuffing, pembongkaran, hingga gate out, langsung melalui aplikasi.
CEISA 4.0 Mobile dilengkapi dengan geotagging, pencatatan data secara real-time, serta analisis risiko berbasis kecerdasan buatan. Dengan pendekatan ini, pengawasan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik petugas, melainkan pada validitas data dan sistem analitik.
Dari perspektif kebijakan publik, pelaporan mandiri berbasis sistem digital ini berpotensi memangkas birokrasi, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta menutup ruang penyalahgunaan seperti ekspor fiktif atau switching product.
Faktor 3: Pemanfaatan Trade AI untuk Analisis Impor
Bea Cukai juga mulai memperkenalkan Trade AI, sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menganalisis data impor secara lebih mendalam. Sistem ini difokuskan pada deteksi praktik manipulasi nilai transaksi, termasuk under-invoicing dan over-invoicing, serta pemantauan potensi pencucian uang berbasis perdagangan.
Trade AI mencakup berbagai fungsi, mulai dari klasifikasi barang, validasi dokumen, verifikasi asal barang, hingga penyusunan profil risiko importir. Sistem ini dirancang untuk terintegrasi dengan CEISA 4.0, sehingga analisis risiko dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam uji coba terhadap ratusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Trade AI disebut mampu mengidentifikasi potensi ketidakwajaran nilai kepabeanan hingga miliaran rupiah. Temuan ini menjadi salah satu dasar penilaian bahwa pendekatan berbasis data dan teknologi mulai memberikan hasil nyata.
Faktor 4: Penindakan terhadap Penyelundupan sebagai Bukti Enforcement
Selain pembenahan sistem, Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap kasus penyelundupan. Salah satu yang disorot adalah pengungkapan peredaran garmen ilegal melalui kontainer dan truk ballpress.
Penindakan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem tidak berdiri sendiri, tetapi diiringi dengan langkah enforcement di lapangan. Modus pelanggaran yang diungkap umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara pemberitahuan dan muatan barang, yang berpotensi merugikan negara serta menekan industri dalam negeri.
Menteri Keuangan menilai bahwa Bea Cukai menunjukkan pergerakan cepat dalam waktu relatif singkat. Pernyataan tersebut mencerminkan pengakuan bahwa kapasitas teknis dan sumber daya manusia di lingkungan Bea Cukai sebenarnya memadai, selama diarahkan dengan tekanan dan koreksi yang tegas.
Namun, apresiasi ini tidak serta-merta menutup ruang evaluasi. Dalam konteks reformasi birokrasi, pengakuan kinerja harus dipahami sebagai dorongan untuk menjaga konsistensi, bukan sebagai akhir dari proses pembenahan.
0 komentar
Posting Komentar