Tuesday, 23 October 2018

Subkontrak dalam Pekerjaan Konstruksi

Subkontrak dalam pekerjaan konstruksi telah diatur secara jelas di dalam Instruksi Kepada Penawar (IKP) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSUK), namun masih sering terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pelaksanaan terhadap ketentuan tersebut. Meskipun telah terdapat isian sanksi atas pelanggaran ketentuan subkontrak dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), namun penerapan sanksi belum dilakukan dengan tegas. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah sering timbul masalah dalam pelaksanaan kontrak, diantaranya kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak dan tidak diselesaikannya pembayaran kepada subkontraktor/subpenyedia atau pemasok barang.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai subkontrak dalam pekerjaan konstruksi, terlebih dahulu kita harus memahami ruang lingkup pekerjaan, pekerjaan utama, pekerjaan utama yang dilakukan spesialis dan pemasokan barang dalam pekerjaan konstruksi.

Ketentuan-ketentuan Subkontrak dalam Pekerjaan Konstruksi

Beberapa ketentuan menyangkut subkontrak adalah sebagai berikut:
  1. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
  2. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
  3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
  4. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
  5. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK.
  6. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
Yang dimaksud dengan pekerjaan utama adalah sebagaimana huruf "B" dalam gambar ilustrasi. Masing-masing pekerjaan utama, dapat diturunkan (breakdown) menjadi beberapa pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh spesialis yang digambarkan dengan huruf "C". Penjelasan lebih lanjut dari gambar ilustrasi adalah:
  • Pekerjaan tanah, meskipun dapat dilakukan oleh spesialis, namun tidak disubkontrakkan.
  • Pekerjaan cor beton, disubkontrakkan kepada penyedia spesialis.
Penyedia spesialis dimaksud adalah penyedia spesialis yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya SBU Spesialis.

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan subkonrak diantaranya adalah : (1) subkontrak terhadap pekerjaan utama; (2) subkontrak oleh pihak yang tidak memeiliki kompeyensi; (3) subkontrak tanpa ijin; atau (4) permasalahan pembayaran kepada subpenyedia.

Agar ketentuan subkontrak tersebut di atas, tahapan-tahapan yang dapat dilakukan adalah:

  1. PPK mensimulasikan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan salah satunya dengan cara menggunakan Work Breakdown Structure sampai dengan beberapa level sesuai kompleksitas pekerjaan.
  2. PPK mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penyedia spesialis.
  3. PPK pada saat menyampaikan spesifikasi, HPS dan rancangan Kontrak kepada ULP disertai daftar pekerjaan spesialis yang dapat disubkontrakkan.
  4. Pokja ULP mencantumkan daftar pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dalam Lembar Data Pemilihan.
  5. Peserta pemilihan menyebutkan pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagai bagian dari penawaran teknis dengan ketentuan:  (1) untuk penawaran s/d 25 miliar rupiah, subkontrak dapat dilakukan; (2) untuk penawaran lebih dari 25 miliar rupiah, wajib terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia kecil; dan (3) untuk penawaran lebih dari 50 miliar, wajib terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia kecil dan sudah menominasikan penyedia kecil dari lokasi pekerjaan setempat.
  6. Pada saat finalisasi Kontrak, PPK membuat lampiran SSKK yang berisi daftar pekerjaan yang disubkontrakkan, beserta nama Subpenyedia berikut uraian personilnya seperti uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan.
  7. Sebelum Subpenyedia melaksanakan pekerjaan, PPK perlu memberikan persetujuan terhadap Kontrak yang dibuat antara Penyedia dan Subpenyedia guna memastikan kesesuaian volume dan mutu hasil pekerjaan. Penyampaian Kontrak antara Penyedia dan Subpenyedia kepada PPK dapat dilaksanakan dengan menutup klausul menyangkut harga pekerjaan. Terhadap Kontrak tersebut, PPK dibantu Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi harus memastikan bahwa Kontrak tersebut dibuat dengan syarat dan kondisi sesuai Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat, terutama menyangkut volume dan mutu hasil pekerjaan.
  8. Pada saat pelaksanaan pekerjaan oleh Subpenyedia, berlaku seluruh ketentuan menyangkut Spesifikasi Teknis atau Rencana Kerja dan Syarat dalam pekerjaan dimaksud, termasuk pengawasan oleh Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi. Penyedia bertanggungjawab atas mutu hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Subpenyedia sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan.
  9. Penyedia melakukan pembayaran kepada Subpenyedia sesuai Kontrak diantara mereka.
  10. Penyedia mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK dengan dilengkapi copy/salinan bukti pembayaran kepada Subpenyedia. Copy/salinan bukti pembayaran disampaikan dalam bentuk apa adanya dan dapat dilakukan penutupan pada bagian nilai nominal pembayaran.

Wednesday, 17 October 2018

Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Salah satu pencegahan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah dengan cara melaksanakan tahapan awal kontrak dengan baik. Dengan melaksanakan seluruh tahapan secara baik, dapat dilakukan mitigasi terhadap resiko yang mungkin terjadi. Mitigasi resiko sedini mungkin adalah langkah yang bisa lakukan agar hak dan kewajiban keperdataan Para Pihak dapat terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak merupakan prasyarat agar Kontrak terhindar dari sangkaan pidana atau dalam bahasa kekinian disebut kriminalisasi kontrak.

Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap awal Pekerjaam Konstruksi adalah: (1) Penandatanganan Kontrak; (2) Pemeriksaan Lapangan Bersama; (3) Penyerahan Lokasi Pekerjaan; (4) Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Keseluruhan tahapan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender. Tulisan ini akan membatas kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan sehingga dapat dilakukan mitigasi resiko apabila ada permasalahan yang ditermukan pada masing-masing tahapan.

Penandatanganan Kontrak
Penandatanganan Kontrak harus dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan syarat Penyedia sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Pada saat penandatanganan Kontrak, PPK harus memastikan bawa data kualifikasi yang tercantum dalam Formulir Isian Kualifikasi Penyedia masih berlaku.

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut di atas sudah termasuk waktu yang diperlukan PPK untuk melakukan klarifikasi keabsahan Jaminan ke Penerbitnya. Kegagalan Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pelaksanaan yang tidak sah mengakibatkan Penyedia tidak berhak menandatangani Kontrak dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam Penandatanganan Kontrak adalah Para Pihak dilarang merubah substansi Dokumen Pengadaan, kecuali jangka waktu pelaksanaan yang diperkirakan melebihi akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut dibuat karena sebagian substansi dalam Dokumen Pengadaan adalah substansi yang dipersaingkan. Apabila substansi Dokumen Pengadaan diubah, dikhawatirkan merubah substansi hasil persaingan.

Permasalahan yang timbul dalam tahap ini bisa disebabkan oleh kedua belah pihak apabila:

  • PPK tidak membuat Rancangan Kontrak yang jelas dan lengkap sebelum proses pemilihan; dan/atau
  • Penyedia tidak mencermati dengan baik Rancangan Kontrak pada saat mengikuti proses pemilihan.


Pemeriksaan Lapangan Bersama
Setelah penandatanganan Kontrak, PPK dan Penyedia harus bersama-smaa melakukan Pemeriksaan Lapangan yang akan digunakan sebagai lokasi pekerjaan. Pemeriksaan Lapangan diperlukan karena perencanaan paket pekerjaan konstruksi sudah dilakukan jauh hari dan sangat mungkin terjadi perubahan kondisi lapangan. Selain hal tersebut, Pemeriksaan Lapangan juga bisa digunakan sebagai sarana melakukan review ulang gambar perencangaan dengan kondisi lapangan sebenarnya. Dalam pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara berlanjut, Pemeriksaan Lapangan sangat penting untuk mengidentifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam paket sebelumnya dan pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui paket bersangkutan.

Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang umumnya diberinama Mutual Check-0 (MC-0). MC-0 akan menjadi acuan dalam menghitung kemajuan pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.  Dalam hal hasil Pemeriksaan Lapangan memerlukan adanya Perubahan Kontrak, maka Para Pihak secara bersama-sama dapat melakukan pembahsan untuk menyusun Perubahan Kontrak. Permasalahan dalam tahap berikutnya bisa timbul apabila Para Pihak tidak melakukan Pemeriksaan Lapangan dengan benar dan yang sebenarnya. Pemeriksaan Lapangan yang tidak benar bisa menimbulkan sengketa kontrak jika muncul kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Penyerahan Lokasi Pekerjaan

Setelah Para Pihak menyepakati MC-0, dengan atau tanpa Perubahan Kontrak, PPK segera melakukan Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Dalam penyerahan lokasi pekerjaan hrus dipastikan bahwa tidak ada hambatan apapun, baik yang bersifat administratif maupun fisik, dalam memasuki lokasi untuk melaksanakan pekerjaan. Penyerahan Lokasi Pekerjaan menjadi hal penting apabila pekerjaan dan/atau lokasi pekerjaan terkait dengan lebih dari satu instansi. Penyerahan Lokasi Pekerjaan harus mendapatkan kesepakatan dan persetujuan seluruh instansi yang terkait.

Dalam hal lokasi pekerjaan tidak dapat diserahkan secara keseluruhan, maka PPK dapat menyerahkan lokasi secara bertahap. Keterlambatan dalam penyerahan lokasi harus dinyatakan sebagai Peristiwa Kompensasi yang ditindaklanjuti dengan perpanjangan masa pelaksanaan melalui Perubahan Kontrak.

Permasalahan yang timbul dalam tahapan ini kadang bersifat non-tenis seperti penolakan masyarakat terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Terhadap permasalahan seperti itu, Para Pihak harus dapat menyikapi dan menyelesaikan dengan baik tanpa menganggu pencapaian output yang sudah ditetapkan dalam Kontrak.

Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK) merupakan tahapan dimana pekerjaan konstruksi telah siap dilaksanakan. Penerbitan SPMK memiliki makna penting secara keperdataan, karena masa pelaksanaan dimulai pada tanggal yang disebutkan dalam SPMK. Sejak tanggal yang disebutkan dalam SPMK, hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pokok Perjanjian, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak telah efektif berlaku. Bagaimanapun kondisi yang terjadi, segala penyelasaian harus dilaksanakan mengacu pada ketentuan dalam Kontrak.

Tahapan awal sebagaimana diuraikan tersebut di atas tampaknya seperti sebuah proses administratif yang sederhana. Namun jika dilakukan dengan benar dan yang sebenarnya akan muncul banyak hal yang harus dibahas dan disepakati oleh Para Pihak dalam tahap Pemeriksaan Lapangan dan Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Penyelesaian setiap permasalahan harus dilaksanakan dengan mengedapankan musyawarah untuk mufakat sebagai bagian dari mitigasi resiko yang akan muncul di tahap pelaksanaan apabila tidak diselesaikan sedini mungkin. Tulisan sederhana ini tidak dimaksudkan untuk membahas dan memberi penyelesaian terhadap masalah yang mungkin timbul, penyelesaian masalah harus dilakukan kasus per kasus dengan diskusi yang intensif.

Sunday, 30 September 2018

Rincian Prosedur Show Cause Meeting Pekerjaan Konstruksi

Sesuai dengan Permen PU No. 07/PRT/M/2011, apabila kontraktor terlambat melaksanakan pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Hal tersebut bisa dituangkan dalam bentuk Show Cause Meeting atau Rapat Pembuktian. Berikut ini rincian prosedur dari Show Cause Meeting Pekerjaan Konstruksi.

Rincian Prosedur

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengevaluasi Keterlambatan realisasi fisik
sesuai jadual;
2) Mengevaluasi faktor penyebab keterlambatan;
3) Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan keadaan kahar;
4) Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan faktor PPK;
5) Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor penyedia barang/jasa yaitu dengan membahas :
  • Waktu mobilisasi dan mulai kerja
  • Ketersediaan Material
  • Kelengkapan peralatan
  • Kelengkapan personil
  • Hubungan dengan pihak ketiga
  • Membuat peringatan tertulis kepada penyedia barang/jasa perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  • Menetapkan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting);
  • Menetapkan waktu pelaksanaan rapat pembuktian (SCM);
  • Menetapkan agenda rapat
  • Membuat surat undangan Show Cause Meeting
  • Menyelenggarakan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting);
  • Memimpin Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting);
  • Membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia barang/jasa dalam periode tertentu uji coba (test case)
  • Menetapkan Uji Coba (Test Case);
  • Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kemajuan fisik pada akhir waktu yang telah ditentukan;
  • Membuat surat peringatan apabila realisai kemajuan fisik tidak tercapai
6) Konsultan Pengawas (Direksi Teknis) mempersiapkan materi untuk rapat
pembahasan;
7) Mengevaluasi keterlambatan realisasi fisik sesuai jadual;
8) Mengevaluasi faktor penyebab keterlambatan;
9) Membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan
jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia jasa dalam periode
tertentu/uji coba (Test Case);
10) Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kemajuan fisik
pada akhir waktu yang telah ditentukan;
11) Mengadakan monitoring dan evaluasi hal pencapaian kemajuan fisik uji coba
12) Kontraktor mempersiapkan materi untuk rapat pembahasan;
13) Menjelaskan faktor penyebab keterlambatan;
14) Membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan
jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia jasa dalam periode
tertentu/uji coba (Test Case);
15) Menjelaskan rencana kegiatan/metode pelaksanaan pada masa uji coba.
16) Menjelaskan rencana pengadaan peralatan dan material untuk kegiatan
ujicoba.

Tuesday, 18 September 2018

Contoh Surat Laporan Pekerjaan Selesai

Setelah pekerjaan selesai, maka yang perlu dipersiapkan adalah surat laporan pekerjaan selesai. Berikut ini contoh formatnya.

LAPORAN PEKERJAAN SELESAI
KOP SURAT


Nomor        :                                                                             ..............., ............. 20...
Lampiran     :



Kepada Yth.:
(diisi nama atasan langsung PPK)
............................................
............................................
di
    ………………………..


Perihal : Laporan Pekerjaan Selesai

Sehubungan dengan telah selesainya  Pekerjaan ........................ Tahun Anggaran ........yang kami laksanakan dan sesuai dengan ............................................................., bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan penyerahan seluruh pekerjaan tersebut dibawah ini :
  1. Nama Kegiatan   : ..............................................................................................
  2. Nama Paket         : ..............................................................................................
  3. Lokasi Pekerjaan : ..............................................................................................
  4. SP DIPA Nomor  : ..............................................................................................
  5. Sumber Biaya      : ..............................................................................................
  6. Realisasi Anggaran : ...........................................................................................
  7. Nilai Asset              : ...........................................................................................
  8. Kelompok Barang   : ...........................................................................................
  9. Alasan Permohonan :      Karena Pekerjaan pada Tahun Anggaran 20………… telah selesai.

Demikian laporan penyerahan seluruh Pekerjaan kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
…………………………………………………    Pejabat Pembuat Komitmen
…………………………………………………



………………………………………                   ……………………………………
NIP : ………………………..                               NIP : ………………………..   




Tembusan Kepada Yth.:
1.    ……………………………………………….
2.    Arsip

Surat Keputusan Pembentukan Tim Swakelola

Berbeda dengan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa, pengadaan swakelola membutuhkan Tim Penyelenggara Swakelola. Tim tersebut terdiri dari 3 kelompok yaitu, Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan enyerapan anggaran. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Setelah dipetakan antara identifikasi kebutuhan dengan kemampuan K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan, maka yang harus dilakukan adalah pembentukan Tim Penyelenggara Swakeola. Berikut ini, kami sampaikan contoh Template Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelenggara Swaekola yang dapat Anda gunakan sebagai syarat dalam mengajukan pekerjaan melalui swakelola.

Surat Keputusan Pembentukan Tim Swakelola

KOP SURAT


KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN ..................................................................
SATUAN KERJA ......................................................................
.......................................................................................................
K/L/D/I ....................................

NOMOR :  ...................................

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  KEGIATAN SWAKELOLA
KEGIATAN ..............................................................................
.............................................................................................
K/L/D/I ...................................
TAHUN ANGGARAN ........


Menimbang:   
a. Bahwa untuk mengadakan pekerjaan ………………….yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola
b. Bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola
c. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan Surat Pembentukan/Penugasan;

Mengingat:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan …....................................................................;
3. ………………………………………………………………………….……………….;
4. ……………………………………………………………………………..………..dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :   
Kesatu : Membentuk Tim swakelola yang terdiri dari Tim  Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas  Kegiatan  Swakelola di…………, Pekerjaan……………………………………...., dengan susunan sebagai berikut :

Tim Perencana :
1. Sdr. …………………………………………………………….sebagai Ketua Tim;
2. Sdr. ………………………………………………..…….sebagai Sekretaris Tim;
3. Sdr. ……………………………………………………….sebagai Anggota Tim.;
4. ………………………………………………………………..……………………….dst

Tim Pelaksana *:
(Untuk Swakelola Tipe 2: Instansi  Pemerintah Lain Tim Pelaksana ditetapkan oleh Instansi Pelaksana Swakelola)
1. Sdr. …………………………………………………………….sebagai Ketua Tim;
2. Sdr. ………………………………………………..…….sebagai Sekretaris Tim;
3. Sdr. ……………………………………………………….sebagai Anggota Tim.;
4. ………………………………………………………………..……………………….dst

Tim Pengawas :
1. Sdr. …………………………………………………………….sebagai Ketua Tim;
2. Sdr. ………………………………………………..…….sebagai Sekretaris Tim;
3. Sdr. ……………………………………………………….sebagai Anggota Tim.;
4. ………………………………………………………………..……………………….dst

Kedua :    Tim Perencana Kegiatan Swakelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. ........................( Ketua Tim)
a. ............................................................................................;
b. ............................................................................................;
2. .........................( Sekretaris Tim)
a. ............................................................................................;
b. ............................................................................................;
3. .........................( Anggota Tim)
a. ............................................................................................;
b. .......................................................................................dst;

Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
(Untuk Swakelola Tipe 2: Instansi  Pemerintah Lain Tim Pelaksana ditetapkan oleh Instansi Pelaksana Swakelola)

1. ........................( Ketua Tim)
a. ............................................................................................;
b. ............................................................................................;
2. .........................( Sekretaris Tim)
a. ............................................................................................;
b. ............................................................................................;
3. .........................( Anggota Tim)
a. ............................................................................................;
b. .......................................................................................dst;

Tim Pengawas Kegiatan Swakelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. ........................( Ketua Tim)
a. ............................................................................................;
b. ............................................................................................;
2. .........................( Sekretaris Tim)
a. ............................................................................................;
b. ............................................................................................;
3. .........................( Anggota Tim)
a. ............................................................................................;
b. .......................................................................................dst;

Ketiga : Kepada tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam tim dan berdasarkan penugasan yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas (SPT) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Apabila dipandang perlu tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas dapat merekrut tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli dari instansi atau kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai kegiatan swakelola yang akan diselenggarakan.

Kelima : Masa tugas tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan swakelola selama ... (.......) bulan dan atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir;

Keenam  : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan .................... Satuan Kerja .........................., K/L/D/I.................... Tahun Anggaran .........

Ketujuh :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.
Demikian agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
               
DITETAPKAN DI : ……………………………           
PADA TANGGAL : ……………………………    
                                
Pejabat Pembuat Komitmen


                                                                                        ……….………………………………..
                                                                                             NIP. …………………………..
TEMBUSAN Surat Penugasan ini disampaikan kepada Yth. :
1.    ………………………………………………………
2.    ………………………………………………..…dst

Monday, 17 September 2018

Dokumen-dokumen Persiapan Swakelola


Swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan sendiri, baik oleh Instansi Penanggung Jawab Anggaran, Instansi Lain Pelaksana Swakelola maupun Kelompok Masyarakat. Sebagai konsekwensi administrasi dari memilik melaksanakan swakelola, maka pembuatan dokumen-dokumen terkait swakelola adalah keharusan agar proses Pengadaan Barang/Jasa memenuhi prinsip akuntabel.

Sayangnya, ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan Swakelola belum dilengkapi dengan contoh-contoh dokumen yang harus dibuat, sehingga Pelaksana Swakelola sering mengalami kesulitan dan akhirnya tidak membuat atau membuat namun tidak memenuhi substansi yang seharusnya ada.

Berikut ini kami berikan rancangan dari format dokumen persiapan swakeola dari Bapak Samsul Ramli yang dapat digunakan dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Swakelola. Dokumen tersebut terdiri dari MoU, Surat Perjanjian Swakelola, Surat Penugasan/Pembentukan Tim Swakelola, KAK, Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan, Jadual Pelaksanaan Pekerjaan, RAB, dan sebagainya. Sebagai sebuah contoh, dokumen yang sudah dibuat perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Contoh Format Dokumen Persiapan Swakelola (Klik)


Thursday, 13 September 2018

Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) Lengkap untuk Semua Jenis Pekerjaan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau dalam bahasa inggrisnya disebut Term of Reference (TOR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat semua penjelasan/keterangan mengenai latar belakang, apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.

Berikut di bawah ini kami berikan contoh format KAK lengkap untuk semua jenis pekerjaan.

Kementerian Negara/Lembaga: …………………………….
Unit Organisasi: …………………………….
Program: …………………………….
Sasaran Program: …………………………….
Usulan SBK: Kegiatan/Subkegiatan/Detil Kegiatan *)
Kegiatan: …………………………….
Subkegiatan: …………………………….
Detil Kegiatan: …………………………….

    Latar Belakang (why)
        Dasar Hukum
        Gambaran Umum
        Alasan Kegiatan Dilaksanakan
    Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
        Uraian Kegiatan
        Batasan Kegiatan
    Maksud dan Tujuan (why)
        Maksud Kegiatan
        Tujuan Kegiatan
    Indikator Keluaran dan Keluaran
        Indikator Keluaran (kualitatif)
        Keluaran (kuantitatif)
    Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)
        Metode Pelaksanaan
        Tahapan Kegiatan
    Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)
    Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)
        Pelaksana kegiatan
        Penanggungjawab kegiatan
        Penerima manfaat
    Jadwal Kegiatan
        Waktu pelaksanaan kegiatan (when)
        Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)
    Biaya (how much): total biaya yarrg diperlukan dalam kegiatan.

Tata cara pengisian format KAK adalah sebagai berikut:
  • Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga.
  • Unit Organisasi, diisi dengan nomenklatur Unit Eselon I yang bersangkutan.
  • Program, diisi dengan nama program.
  • Sasaran Program, diisi dengan sasaran program dalam Renja K/L atau RKP.
  • Usulan SBK: diisi sesuai dengan posisi (level) usulan SBK serta keterkaitan dengan kegiatan, subkegiatan dan detil kegiatan.






Wednesday, 12 September 2018

Tahapan Pengadaan Langsung sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018

Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
  2. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
  3. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
  4. PPK melakukan pembayaran.
PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.

Pengadaan Langsung untuk :
  • Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua)  sumber informasi yang berbeda.
3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran  administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain
8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
    a) nama dan alamat Penyedia;
    b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
    c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
    d) hasil negosiasi harga (apabila ada);
    e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
    f) tanggal dibuatnya Berita Acara.
10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.

Tuesday, 11 September 2018

Surat Pernyataan/Sertifikat Garansi Barang

Dalam Pengadaan Barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang maka Penyedia menyerahkan Surat Pernyataan/Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual.

Surat Pernyataan/Sertifikat Garansi tersebut memberikan jaminan bahwa barang yang dipasok adalah asli, barang/produk baru (hasil produksi tahun terakhir), belum pernah dipakai dan bukan barang/produk yang diperbaharui/rekondisi. Spesifikasi teknis dan deskripsi barang yang diserahkan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. Sertifikasi garansi merupakan perlindungan terhadap barang sesuai dengan Jaminan/Garansi  original equipment manufacturer (OEM).

Surat Pernyataan/Sertifikat Garansi berlaku sejak tanggal barang diterima oleh PPK dari Penyedia sesuai waktu yang diperjanjikan dalam Kontrak, terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh untuk pengiriman. Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang diterima cacat/tidak berfungsi dengan baik, Pengguna Barang melalui Bendahara Barang segera menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia dan Penyedia wajib merespon untuk memperbaiki/mengganti barang yang dimaksud.

Tugas Kepala LKPP dalam Sistem e-Katalog

E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Sedangkan, Tugas dan kewenangan Kepala LKPP dalam sistem e-Katalog, meliputi:

a. pengembangan, pembinaan, dan pengawasan e-Katalog;
b. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional, meliputi:
    1) melakukan kajian terhadap barang/jasa untuk:
        a) memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil;
        b) memperbanyak pencantuman produk dalam negeri;
        c) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
        d) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
        e) mendorong Pengadaan Berkelanjutan;
        f) meningkatkan persaingan usaha dalam e-Katalog nasional; dan
        g) meningkatkan jumlah produk dalam Katalog Elektronik Nasional;

     2) melakukan evaluasi terhadap barang/jasa yang diusulkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
     3) menetapkan pemenang untuk e-Katalog Nasional pada proses pemilihan yang  menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi dengan nilai Item Barang/Jasa paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
     4) melakukan Kontrak Katalog untuk e-Katalog Nasional dengan Penyedia;
     5) memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam e-Katalog Nasional; dan/atau
     6) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog Nasional.

c. pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan e-Katalog Sektoral dan e-Katalog
Lokal, meliputi:

1) memberikan persetujuan pengelolaan e-Katalog Sektoral dan e-Katalog Lokal;
2) memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan e-Katalog
Sektoral dan e-Katalog Lokal; dan/atau
3) memberikan sanksi terhadap pengelola e-Katalog Sektoral dan e-Katalog Lokal;
d. penyelenggaraan sistem e-Katalog; dan/atau
e. penyelenggaraan sistem E-Purchasing.

Friday, 7 September 2018

Pengadaan Barang dan Jasa Diwajibkan Memakai Produk Dalam Negeri

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN wajib menggunakan produk dalam negeri. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk terus mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Dan apabila dalam proses PBJP kedapatan tidak menggunakan produk dalam negeri, maka akan dikenai sanksi.

Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak  benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Apabila tidak menggunakan barang/jasa dalam negeri, sanksi denda administratif  akan dikenakan sebesar l% (satu  persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dikatakan, berdasarkan Undang-undang No 3/tahun 2014 jelas-jelas mengamanatkan bahwa pelaksanaan lelang barang dan jasa wajib menggunakan produk dalam negeri. Kecuali jika produk tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Sesuai dengan PP No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menyebutkan jika panitia lelang tidak melaksanakan amanah UU tersebut, maka dia bisa dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri. tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk tahun 2014 saja, anggaran untuk belanja barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar Rp 400 triliun. Namun kenyataannya, baru sekitar 40 persen yang dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri.

Sedangkan pengadaan barang dan jasa di BUMN anggarannya mencapai Rp 1.000 triliun. Hal itu juga belum terealisasi secara optimal.

Sementara anggaran pengadaan alat kesehatan mencapai Rp 30 triliun, tapi realisasinya hanya kurang lebih 5 persen.

Thursday, 6 September 2018

Alasan dibutuhkannya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah nilai besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa. Lalu, mengapa dibutuhkan TKDN dalam proses lelang pengadaan barang/jasa? Berikut ini kami uraikan penjelasannya.

TKDN digunakan salah satunya untuk pekerjaan proyek Engineering Procurement & Construction (EPC), karena untuk pengadaan (Procurement), banyak mesin dan alat-alat yang bahan baku dan komponennya masih berasal dari luar negeri tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri, sementara Pemerintah berharap, untuk proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, namun juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan.

Dasar Hukum Perhitungan TKDN

TKDN mengacu pada :
  • Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
  • Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.
  • Pedoman Tata Kerja (PTK) 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 dari BP MIGAS.

Komponen Dalam Negeri
Komponen dalam negeri adalah semua jenis barang/jasa yang dibuat atau dihasilkan di dalam negeri. Termasuk di dalam pengertian komponen dalam negeri adalah :

a.Barang yang terdiri atas :
  • Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama dan komponen pembantu.
  • Bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu
b.Jasa yang terdiri dari :
  • Jasa konstruksi, yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil, mesin (mekanikal), listrik dan sebagainya.
  • Jasa Konsultansi yang meliputi antara lain :
  • Kegiatan penyediaan jasa sebelum konstruksi seperti survey, feasibility study, master plan, engineering dan design.
  • Kegiatan penyediaan jasa pada saat kostruksi seperti pemasangan, pengelolaan proyek dan pengawasan.
  • Kegiatan penyediaan jasa pada tahap operasi bagi upaya peningkatan daya guna dan produktifitas seperti pengujian, perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan
  • Jasa yang tidak langsung berhubungan dengan proyek konstruksi, seperti analisis dan evaluasi
c.Jasa rancang bangun dan rekayasa (design & engineering)
d.Jasa penelitian
e.Jasa angkutan, jasa asuransi, jasa penunjang, jasa penyewaan dan jasa lainnya.


Cara Penghitungan TKDN

a.TKDN Barang dihitung sebagai perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga bahan baku/komponen perekayasaan yang berasal dari luar negeri, terhadap harga barang jadi (dalam persen).

b.TKDN Jasa dihitung sebagai perbandingan antara harga jasa yang diperlukan dikurangi harga jasa yang berasal dari luar negeri, terhadap harga seluruh jasa yang diperlukan (dalam persen)

c.TKDN gabungan adalah penggabungan antara angka kedua hal tersebut di atas.


Cara Penilaian TKDN

a.Peserta pengadaan melakukan penilaian TKDN dengan prinsip self assesment, dan perhitungannya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

b.Apabila sudah mempunyai Sertifikat TKDN yang ditanda sahkan oleh instansi terkait maka pernyataan tersebut bersifat final. Peserta pengadaan bertanggung jawab penuh atas kebenaran pernyataan nilai TKDN yang dinyatakannya.

c.Preferensi harga TKDN tergantung dari pihak pengguna jasa dan digunakan sebagai alat perbandingan harga dalam tahap evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis termasuk koreksi arithmatik.

Di Pertamina EP untuk Proyek Water Injection Bunyu Kalimantan Timur, untuk mendapatkan preferensi harga TKDN dalam evaluasi penawaran, dipersyaratkan bahwa barang harus memiliki TKDN minimal 25%, sedangkan jasa harus memiliki TKDN minimal 30%.

d.Rumus perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) TKDN adalah :

1.HEA Barang : (100% / (100% + Pb)) x HPb
2.HEA Jasa : (100% / (100% + Pj)) x HPj

Dimana : HPb = Harga penawaran barang
HPj = Harga penawaran jasa
Pb = Preferensi barang
Pj = Preferensi jasa

Metode Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Metode penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi  masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP sistem dengan menggunakan metode regresi Country Product Dummy (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:


Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:


BoQ sebagai Penimbang dalam Penghitungan IKK

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi  sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah  baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Materi Soal Latihan Ujian Sertifikasi PBJ (Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018)

Sejak ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diberlakukan. Sejalan pula dengan peraturan tersebut, semua  ketentuan dan tata laksana dalam proses pengadaan barang/jasa harus menyesuaikan. Tak terkecuali dengan materi-materi yang menjadi dasar kompetensi untuk ujian sertifikasi tingkat dasar PBJ.

Melalui Surat Deputi Bidang PPSDM LKPP Nomor 3450/D.3/04/2018 tanggal 9 April 2018, tentang Pemberitahuan Waktu dan Penggunaan Materi Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ditegaskan bahwa mulai tanggal 23 April 2018 mulai berlaku materi pelatihan dan materi ujian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Sebagai bahan latihan bagi sahabat yang akan mengikuti ujian sertifikasi tersebut, terlampir materi soal-soal latihan yang dapat dipergunakan untuk mengasah kemampuan sebelum melaksanakan ujian sertifikasi tingkat dasar PBJ.

A. TIPE SOAL BENAR / SALAH (Jika Benar Point 2)
  1. Sanggahan mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang penyedia barang/jasa ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
  2. Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Perpres 16 tahun 2018 mengatur hanya untukpengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD.
  3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui Swakelola kepada koperasi usaha kecil.
  4. Pengguna Anggaran berwenang mengusul penyedia untuk pengadaan dengan metode pengadaan langsung jasa konsultansi.
  5. Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menetapkan pemenang tender untuk pekerjaan di bawah Rp. 100 miliar.
  6. Pejabat Pengadaan dapat melakukan pengadaan langsung dengan metode pembelian atau pembayaran langsung atas pengadaan yang bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja.
  7. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pejabat pengadaan untuk pengadaan s.d Rp. 200 juta.
  8. Pokja Pemilihan menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) setelah masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan yang masuk.
  9. Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang satu orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
  10. PPHP melakukan penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak yang diterima oleh Penyedia.
  11. Kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa
  12. Pokja Pemilihan memilih penyedia yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis radius lokasi terdekat untuk pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
  13. Proses pascakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Barang atau daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultasi.
  14. Pokja Pemilihan tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 10 miliar.
  15. Penunjukan langsung untuk pengadaan atas kondisi bencana sosial senilai Rp. 200 juta dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan.
  16. Pemilihan penyedia dalam pengadaan Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode tender.
  17. Dalam melaksanakan pengadaan dengan sistem tender, Pokja Pemilihan harus menyiapkan dokumen pemilihannya.
  18. Pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dilakukan apabila waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk dilakukan tender.
  19. Dalam tender secara prakualifikasi, semua peserta tender yang mendaftar dapat memasukan penawaran.
  20. Prinsip transparan dalam pengadaan diwujudkan dengan tidak boleh dihalanginya setiap perusahaan yang memiliki kemampuan menyediakan barang/jasa, untuk mengikuti pelelangan.
  21. Penentuan cara pengadaan, apakah menggunakan penyedia atau dengan swakelola diputuskan pada saat menyusun rencana pengadaan.
  22. Prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan mengutamakan produksi dalam negeri.
  23. Penyedia dikenai sanksi daftar hitam oleh Dinas PU Kota Batam karena menyampaikan data palsu, tidak dapat menjadi penyedia barang/jasa pemerintah untuk kegiatan di Kota Solo selama 2 tahun.
  24. Pokja Pemilihan dapat mempersyaratkan peserta lelang harus memiliki kartu tanda anggota asosiasi tertentu untuk menjamin penyedia tersebut berkinerja baik.
  25. Perguruan tinggi negeri tidak boleh mengikuti seleksi umum jasa konsultansi.
Selengkapnya untuk jenis soal latihan ujian sertifikasi PBJ dalam bentuk pilihan ganda silahkan kirimkan email ke indonesia.pengadaan@gmail.com, kami akan mengirimkan contoh soal-soal PBJ terbaru yang sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018.

Wednesday, 5 September 2018

Cara Menentukan Kemampuan Dasar dengan Menghitung Nilai Pekerjaan Tertinggi

Nilai Pekerjaan Tertinggi (NPt) adalah persyaratan utama untuk dapat menentukan Kemampauan Dasar (KD) Perusahaan dalam pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Non Kecil. Dalam sebuah proses pemilihan, Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket yang bersangkutan. Untuk Pekerjaan Konstruksi,  KD sama dengan 3 (tiga) kali NPt, sementara untuk Jasa Lainnya  KD sama dengan 5 (lima) kali NPt.

Nilai Pekerjaan Tertinggi (NPt) ditentukan dengan 5 (lima) langkah, yaitu : (1) kesesuaian subklasifikasi/subbidang; (2) kompeksitas yang setara; (3) nilai pekerjaan pada saat serah terima; (4) peran Perusahaan dalam pekerjaan tersebut; dan (5) Indeks Harga Badan Pusat Statistik. Kelima langkah tersebut harus dilaksanakan berurutan karena jika tidak memenuhi langkah ke (1) dan/atau (2), maka NPt sama dengan 0.

Langkah Persiapan
Langkah persiapan dilaksanakan pada tahap persiapan pemilihan pada saat penyusunan Dokumen Kualifikasi. Karena keterbatasan data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE, maka diperlukan formulir tambahan agar dapat dilakukan perhiungan Nilai Pengalaman Tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila Pokja ULP menggunakan Formlir Isian Kualifikasi sebagaimana terlampir pada Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang merupakan lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk melengkapi isian huruf I kolom Ringkasan Lingkup Pekerjaan dengan informasi sekurang-kurangnya menyangkut:

  1. nama bangunan beserta alamat lengkapnya, sehingga Pokja ULP mudah mengklarifikasi menggunakan alat bantu googlemaps atau googleearth;
  2. jumlah lantai bangunan;
  3. kondisi lahan saat pekerjaan konstruksi dilakukan; dan/atau
  4. peran perusahaan alam pekerjaan konstruksi tersebut.
Pokja ULP meminta peserta melengkapi informasi tersebut di atas dan mengirim melalui fasilitas unggahan dalam aplikasi SPSE. Dengan cara ini pula, maka Pokja ULP tidak mengalami kesulitan dalam memilih satu pengalaman dari sedemikian banyak pengalaman yang ada di data kualifikasi aplikasi SPSE.

Kesesuaian Subklasifikasi
Terminologi subklasifikasi dimaknai sama dengan subbidang. Pengalaman yang akan digunakan dalam menentukan Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) haruslah merupakan pengalaman pada subklasifikasi yang sama dengan paket yang sedang dilakukan pemilihan penyedia. Dalam hal subklasifikasi pekerjaan konstruksi sebelumnya memiliki subklasifikasi yang berbeda, meskipun klasifikasinya yang sama, maka pengalaman tersebut tidak dapat digunakan dalam perhitungan Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt), sehingga proses tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kompleksitas Yang Setara
Belum ada referensi yang mendefinisikan secara tegas ukuran-ukuran dari kriteria kompeksitas yang setara, namun secara awam dapat dipahami bahwa secara umum pekerjaan yang pernah dilaksanakan memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menentukan kompeksitas yang setara adalah:
  1. jumlah lantai bangunan, semakin tinggi lantai bangunan semakin sulit dilaksanakan;
  2. pekerjaan di lahan brownfield lebih sulit dibandingkan dengan pekerjaan di lahan greenfield; atau
  3. melanjutkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan lebih sulit dibandingkan dengan pekerjaan dimulai dari awal.
Agar proses kualifikasi berjalan secara terbuka, maka kriteria kompleksitas setara harus dinyatakan di Dokumen Kualifikasi. Dalam hal Pokja ULP menyatakan bahwa pekerjaan tidak memiliki kompleksitas yang setara, maka proses tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Nilai Pekerjaan
Yang dimaksud dengan nilai pekerjaan adalah nilai pekerjaan pada saat dilakukan Serah Terima I (Provisional Hand Over). Pada saat pembuktian kualifikasi, nilai pekerjaan harus dibuktikan dengan Kontrak (beserta addendumnya, jika ada) dan Berita Acara Serah Terima I. Pokja ULP dapat pula melakukan klarifikasi kepada Pihak pemberi pekerjaan dalam Kontrak tersebut.

Porsi Peran
Nilai pekerjaan yang diperoleh dari tahap berikutnya harus diperhitungkan dengan porsi peran Peserta dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Ketentuan yang digunakan adalah:
  1. Dalam hal Peserta menjadi penyedia tunggal, maka nilai pekerjaan diakui 100%;
  2. Dalam hal Peserta tergabung dalam sebuah Kemitraan, maka nilai pekerjaan diakui sebesar porsi-nya dalam kemitraan;
  3. Dalam hal Peserta berstatus sebagai Subpenyedia, maka nilai pekerjaan diakui proporsional sebesar nilai yang dilakukan pada pekerjaan sebelumnya.
Indeks Harga Badan Pusat Statistik
Sesuai ketentuan yang berlaku, pekerjaan yang dapat digunakan dalam menentukan Nilai Pekerjaan Tertinggi (NPt) adalah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum pemilihan dilaksanakan. Oleh karena ini nilai pekerjaan yang diperolah dari tahap sebelumnya harus dihitung menjadi nilai saat ini dengan menggunakan rumus yang berlaku berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh oleh Badan Pusat Statistik. Contoh data indeks yang dapat digunakan adalah sebagaimana data di tautan ini, silakan klik disini.

Demikian penjelasan mengenai perhitungan Nilai Pekerjaan Tertinggi (NPt) yang diharapkan dapat membantu Pokja ULP dalam melakukan proses kualifikasi, khususnya menyangkut Kemampuan Dasar (KD). Perhitungan yang benar menyangkut Kemampuan Dasar mengandung makna: (1) menyaring Penyedia yang memiliki kompetensi memadai; dan (2) memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk berkembang mengerjakan pekerjaan yang nilainya semakin lama semakin tinggi. Kriteria yang jelas, penilaian yang transparan dan dokumentasi yang akuntabel adalah kunci sukses penilaian kualifikasi guna keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

Surat Teguran atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan bisa saja mengalami progress prestasi yang lambat atau tidak sesuai dengan rencana/kontrak. Dan hal ini akan berakibat pada tanggal kontrak yang akan semakin dekat untuk berakhir. Oleh karenanya, diperlukan adanya Show Cause Meeting (SCM) dan kemudian Surat Teguran/Peringatan yang ditunjukan kepada penyedia. Berikut dibawah ini akan kami berikan contoh  Surat Teguran atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi. Namun terlebih dahulu, apabila anda sebagai kontraktor atau PPK, maka perhatikan hal-hal berikut ini.

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; maka bila terlambat melebihi 10% adakan Show Cause Meeting (SCM) dan mungkin perlu diberi surat peringatan;
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; 
maka bila terlambat melebihi 5% adakan SCM dan mungkin perlu diberi surat peringatan  atau pemutusan kontrak
c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
Maka apabila terlambat adakan SCM dan mungkin perlu diberi surat teguran atau peringatan atau pemutusan kontrak.
SURAT PERINGATAN ke... PEKERJAAN KONSTRUKSI


....... , tanggal............

Sehubungan dengan kontrak pekerjaan............... antara PPK ..... dengan Penyedia............dengan kontrak / Surat Perjanjian Kerja No.   .... tanggal....  dan addendum kontrak  No. .... tanggal .....
1. Berdasarkan kontrak  ....
Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

2.  Berdasarkan hasil rapat pembuktian ( show cause meeting) dengan berita acara tanggal .... no...... dinyatakan bahwa telah terbukti adanya keterlambatan pekerjaan dengan prestasi...... % yang seharusnya sesuai rencana adalah ..... % dengan keterlambatan sebesar......% , dengan keterlambatan melebihi ambang yang diperbolehkan dari prestasi yang direncanakan yang harus dicapai ..... ( 10% atau 5% )*,  sebagaimana dinyatakan dalam berita acara rapat pembuktian tersebut.

3. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan di berita acara rapat pembuktian, bahwa pihak kedua akan segera memenuhi prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan yaitu s.d tanggal ..........harus telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar .... % dan bilamana tidak me├áncapai prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan akan dilakukan show cause meeting lanjutan  yang dapat berakibat adanya surat peringatan ke... atau pemutusan kontrak.

 Demikian perlu diperhatikan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Thursday, 23 August 2018

Implementasi 3 Level Supply Chain Management pada Satuan Kerja Pelaksana APBN/D

Salah satu pendekatan dalam Supply Chain Mengement (SCM) adalah yang dilakukan oleh Knowledge Flow.  Dalam pembahasannya, disebutkan bahwa SCM adalah pendekatan lintas fungsi (cross fuctional) sejak memperoleh bahan baku sampai menghasilkan barang jadi dan pengirimannya kepada pelanggan. Dalam konteks pelaksanaan APBN/D, pendekatan supply chain management bisa dimaknai sebagai proses lintas fungsi untuk menghasilkan barang/jasa guna kepentingan publik atau kepentingan organisasi dalam memberikan pelayanan publik.



Lebih lanjut Knowledge Flow menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) level fungsi dari supply chain management, yaitu strategic level, tactical level dan operational level. Yang menarik adalah, hubungan antar level tidak bersifat hirarki namun beririsan satu sama lain sebagaimana digambarkan dalam illustrasi artikel ini. Keberhasilan supply chain tergantung pada kerja sama para pihak para semua level. Namun sayangnya, ketentuan dan pelaksanaan yang berlaku seat ini belum menggambarkan pelaksanaan supply chain management yang bank. PPK, yang memegang peranan besar dalam pengadaan barang/jasa, adalah personil dengan struktur yang tidak jelas. Di sisi lain,  ULP yang dibentuk secara permanen, hanya melaksanakan tugas-tugas pemilihan penyedia. Sebagai akibat dari hal tersebut, dapat dimaklumi apabila kemampuan Pemerintah dalam memperolah barang/jasa yang memenuhi 5 (lima) tepat masih rendah. Gambaran yang ada saat ini dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.

Strategic Level
Strategic level mempunyai tugas mengkoordinasikan strategi seluruh unsur organisasi dalam kerangka supply chain. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, strategic level perlu membangun saluran komunikasi dan kerjasama strategic dengan pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan penting pada strategic level adalah kebutuhan untuk make or buy, membuat sendiri atau mendapatkan dari lingkungan luar organisasi.

Dalam pelaksanaan APBN/D, strategic level berada di tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Peran PA/KPA dalam proses Pengadaan Barang/jasa adalah:

  1. menetapkan kebijakan tentang penganggaran.
  2. menetapkan kebijakan tentang pemaketan, termasuk kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha kecil, termasuk koperasi kecil.
  3. menetapkan kebijakan tentang cara pengadaan, yaitu secara swakelola atau melalui penyedia barang/jasa. Kebijakan ini adalah keputusan make or buy sebagaimana disebutkan di atas.
  4. menetapkan kebijakan tentang organisasi pengadaan.


Tactical Level
Tactical level mempunyai tugas pengambilan keputusan mengenai perencanaan, penjadwalan dan kontrak. Selain itu tactical level juga bertugas menetapkan kriteria jumlah, mutu dan lokasi. Hal yang terpenting yang dilakukan oleh pemegang tactical level adalah menemukan praktek-praktek terbaik untuk meingkatkan keunggulan organisasi dibandingkan dengan organisasi lainnya.
Dalam pelaksanaan APBN/D, tactical level dilaksanakan oleh:
  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal menetapkan spesifikasi yang tepat mutu, jumlah, waktu dan sumber, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tepat harga dan menetapkan rancangan kontrak.
  2. Unit Layanan Pengadaan (ULP)  dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Operational level

Operational level bertugas menyusun skedul produksi dan penggunaan seluruh fasilitas dalam rangka pelaksanaan supply chain. Operational level mengatur sejak penerimaan barang dari supplier sampai dengan pengirimannya kepada pelanggan.

Di lingkungan instansi pemerintah, supply chain tidak dimaksudkan untuk melakukan proses produksi, namun lebih pada pengelolaan barang/jasa untuk kepentingkan publik atau pelayanan publik. Unit organisasi atau unit kerja yang melaksanakan operational level adalah:

  1. PPK melalui pengendalian kontrak untuk memperoleh barang/jasa;
  2. Unit Asset/Persediaan dan Unit Kerja lain melalui pengelolaan barang/jasa milik negara/daerah.
Tantangan ke Depan
Peluang perbaikan ke depan adalah menggunakan strategi ULP sebagai unit yang permanen menjadi pusat unggulan (centre of axcelent) unggulan serta meniadakan unsur PPK yang bersifat personal. Sebagai pusat unggulan, maka ULP harus diberi peran yang lebih banyak pada tactical level.

Peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan Supply Chain Management. Dengan pendekatan tersebut, revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan penegasan bahwa:

  1. Strategic level dilaksanakan oleh PA/KPA termasuk kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja (kewenangan berkontrak);
  2. Tactical level dilaksanakan oleh ULP (atau nama lain) sebagai pusat unggulan (centre of excelent) melalui penerapan strategi pengadaan dalam pencapaian tujuan organisasi;
  3. Operational level dilaksanakan oleh unit yang mengelola asset/persediaan dan unit kerja lain yang melaksanakan tugas pokok organisasi melalui perumusan kebutuhan barang/jasa, pengendalian kontrak dan pengelolaan/pemanfaatan barang/jasa milik Negara.
Tulisan: Agus Kuncoro (Ahli Keuangan Negara dan Pengadaan Barang/Jasa)

Semua Tentang Adendum Kontrak PBJ

Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa hal-hal yang tidak diinginkan kadang-kadang terjadi sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Dan hal tersebut bisa diatur di dalam Adendum Kontrak. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila terdapat perubahan gambar dan spesifikasi serta disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
2) perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau karena perubahan pelaksanaan pekerjaan;
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
4) perubahan harga kontrak bagian pekerjaan harga satuan akibat adanya penyesuaian harga (eskalasi/de-eskalasi)

Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan adendum kontrak:
 
  • Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
  • Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
  • Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan  program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
  • Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

Tuesday, 21 August 2018

Tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Salah satu perubahan utama dalam Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa adalah berubahanya definisi dan tugas PPHP dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP tersebut sebagaimana pasal 1 angka 15 memiliki tugas utama, yakni memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam tata cara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada Perpres 16/2018 Bagian Ke Delapan pasal 57 dan 58 dirunut sebagai berikut:

Pasal 57
  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
  2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
  3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58

  1. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
  2. PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
  3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA  dijelaskan dalam bagan alur berikut:

PPHP sekarang hanyalah sebagai pemeriksa administratif hasil pengadaan barang/jasa mencakup proses:
  1.     Dokumen program/penganggaran;
  2.     Surat penetapan PPK;
  3.     Dokumen perencanaan pengadaan;
  4.     RUP/SIRUP;
  5.     Dokumen persiapan pengadaan;
  6.     Dokumen pemilihan Penyedia;
  7.     Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan
  8.     Dokumen serah terima hasil pekerjaan.

Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Dan salah satu persyaratan kualifikasi yang menjadi keharusan bagi calon penyedia adalah syarat kemampuan keuangan.

1. Untuk  Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi

Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisrang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi. a Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta  saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk  melaksanakan  paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.

SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah sebagai berikut:

2. Untuk Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi  berdasarkan ketentuan  peraturan Perundang-undangan  di bidang  Jasa Konstruksi  beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi, yaitu Kementrian PUPR.

Monday, 13 August 2018

Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara menyeluruh sesuai kontrak dan amendemannya kepada Pemilik/Direksi Pekerjaan, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam Kontrak.

Masa pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandai dengan ditetapkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

Selain sebagai tanda berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, PHO juga menjadi penanda berakhirnya masa Jaminan Pelaksanaan. PHO dikeluarkan pada saat pekerjaan telah selesai 100 %, dan sesuai dengan kontrak yang digunakan. Dengan dikeluarkannya PHO, maka Jaminan Pemeliharaan akan mulai berlaku sampai dengan dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

Tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

List of Defect & Deficiencies adalah daftar kerusakan dan cacat-cacat hasil pekerjaan yang harus diperbaiki disertai cara pelaksanaan perbaikannya.

Berikut di bawah ini contoh format dari  Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).