Tuesday, 31 July 2018

Tata Cara Pendaftaran Produk ke Sistem Katalog LKPP

Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Kepala LKPP dengan Penyedia maka Direktur Pengembangan Sistem Katalog menayangkan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan pada Katalog Elektronik Nasional melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada https://e-katalog.lkpp.go.id. Berikut ini kami jelaskan cara pendaftaran produk ke e-katalog.

Tata Cara Pendaftaran Produk ke Sistem Katalog LKPP
  • Langkah kesatu
 KLDI dan Penyedia mengusulkan barang/jasa ke Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP
  • Langkah kedua
Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP akan menganalisa dan mengklarifikasi usulan yang masuk
  •  Langkah ketiga
Pokja E=catalog menindaklanjuti hasil klarifikasi
  • Langkah keempat
Pokja E-catalog melakukan studi kebutuhan, Supply Chain & Logistic Management, Spesifikasi teknis, syarat penyedia, dan Proses Bisnis Penyedia.
  • Langkah kelima
Pemilihan penyedia dilakukan proses lelang atau bila tidak lelang dillakukan negosiasi harga
  • Langkah keenam
Setelah terpilih penyedia katalog nya maka dibuatkan kontrak payungnya
  • Langkah ketujuh
Kontrak payung ditandatangani Kepala LKPP
  • Langkah kedelapan
Penyedia dan produknya ditayangkan di Sistem Katalog
  • Langkah kesembilan
KLDI dapat melakukan proses Epurchasing dengan Penyedia katalog
  • Langkah kesepuluh
Pengadaan barang/jasa melalui pengadaan Epurchasing diterima dan diproses pembayarannya

Prinsipal Distributor

Prinsipal sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau  bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.
  1. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau
    Schedule
    bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
  2. Prinsipal  supplier  adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.
Dalam hal Penyedia Katalog Elektronik (E-Katalog) Badan Usaha/perorangan maka Penyedia merupakan Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal Produsen.

Monday, 30 July 2018

Tugas Lembaga Pelatihan PBJ Mencetak SDM yang Kompeten dan Profesional

Eksistensi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) semakin strategis di tengah tuntutan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pasalnya, kemitraan LKPP dan LPPBJ ini diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat implementasi pembinaan SDM berbasis kompetensi ke depan. Apalagi, hal ini sejalan dengan kebijakan LKPP untuk mendelegasikan kegiatan pembinaan SDM dalam bentuk kemitraan dengan LPPBJ.

Kepala LKPP Agus Prabowo pun menyampaikan, saat ini LKPP tengah mengusahakan pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengadaan melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Upaya ini sejalan dengan target LKPP untuk menempatkan pengelola pengadaan yang besertifikat kompetensi pada akhir 2023 mendatang.

“Amanat Perpres 16/2018 itu kita harus punya SDM yang basisnya kompetensi. Jadi harus kompeten. Dan LKPP harus menyiapkan pranatanya, perangkatnya, mekanismenya. Nanti Bapak/Ibu (peserta dari LPPBJ) semua yang ikut menjalankan,” ungkapnya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ), Kamis (26/07), di Kota Mataram.

Ia pun  mengakui bahwa kompleksitas pengadaan menuntut pihak yang terlibat untuk menguasai berbagai macam kompetensi, seperti penyiapan dokumen, analisis pasar, hingga merumuskan strategi agar persaingan pengadaan tetap terbuka. Tuntutan ini tidak dapat dicukupi hanya dengan pemahaman dasar saja, melainkan perlu penguasaan yang lebih spesifik lagi.

“Nah, standar kompetensi ini kita terjemahkan atau kita kelompok-kelompokkan ke dalam beberapa skema kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian berdasarkan skema kompetensi ini  kita menyusun berbagai program pelatihan kompetensi. Nah, kemudian kita juga melengkapinya dengan program sertifikasi profesi sehingga kita bisa menghasilkan SDM yang kompeten,” mengutip pernyataan Agus saat menghadiri Rakornas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga, Rabu (2/05), di Kota Bukittinggi.

Sayangnya, tidak semua SDM maupun pejabat fungsional PPBJ yang ada saat ini telah besertifikat kompetensi. Dari total 51 pejabat fungsional se-Provinsi NTB, misalnya, tercatat baru 31 jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (jabfung PPBJ) yang telah memperoleh sertifikat kompetensi. Angka ini bahkan relatif masih tinggi dibandingkan jumlah pejabat fungsional PPBJ—yang memiliki sertifikat kompetensi—di daerah lain.

Meski demikian, upaya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi pun terus dilakukan LKPP hingga saat ini. Pada rentang 2015 hingga Mei 2018, misalnya, LKPP telah sukses menyelenggarakan 43 diklat—baik diklat pembentukan, diklat jabfung pertama, diklat jabfung muda, dan diklat jabfung madya—dengan total keikutsertaan lebih dari 1.600 peserta.

Ke depan, Agus pun berharap intensitas keterlibatan LPPBJ dalam pembinaan SDM pengadaan yang berbasis kompetensi dapat semakin ditingkatkan. Untuk itu, lanjutnya, LPPBJ pun diharapkan dapat lebih outward looking, high profile, profesional, semakin inovatif, dan global minded.

“Yah, syaratnya ada quality assurance dalam setiap pelayanan, terukur, terbandingkan, ternilai, saling bersaing, dan saling memperbaiki diri,” terang Agus.

Hingga Juli 2018, jumlah LPPBJ yang tercatat di sistem LKPP sebanyak 167 LPPBJ. Jumlah ini terdiri atas 87 LPPBJ yang berstatus terdaftar dan 80 LPPBJ lainnya yang telah terakreditasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan dan Pendidikan LKPP Suharti mengungkapkan, penyelenggaraan diklat di LKPP telah didesain untuk menerapkan metode transfer ilmu terbaik, termasuk dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-learning dan distance learning. Bahkan, lanjut Suharti, LKPP pun tengah mengumpulkan informasi dan mengkaji kebijakan untuk menerapkan metode-metode peningkatan kompetensi lainnya, seperti coaching.

“Nah, tentunya ini butuh bantuan dan kerja sama semua pihak. Bapak/Ibu yang hadir di sini juga (bisa terlibat). Nanti kita bisa mengoperasionalkan pelatihan-pelatihan—yang tidak hanya classical—tapi bentuknya bisa juga e-learning, distance learning, dan juga coaching,” pungkas Suharti.

Wednesday, 25 July 2018

Tantangan dan Sasaran Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaaan (revenue) dan belanja (expenditure). Korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus, karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Korupsi pada sisi belanja terutama pada proses penencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada tidak
tercapainya target pembangunan nasional. Tantangan dan sasaran pencegahan korupsi terkait keuangan negara sebagai berikut:


Terbaru, Tugas dan Wewenang Gubernur Sesuai PP No. 33/2018

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018.

PP Nomor 33 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud berisi tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (tautan: PP Nomor 33 Tahun 2018).

Menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:  a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; e. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang: a. membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota; b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya: a. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; b. melantik bupati/wali kota; dan c. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.

Sekretaris Gubernur

Dalam PP ini juga disebutkan, gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, dan dipimpin oleh sekretaris gubernur.

“Sekretaris daerah karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,” bunyi Pasal 2 ayat (4) PP ini.

Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, menurut PP ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan merupakan bagian dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui mekanisme dekonsentrasi.

PP ini juga menegaskan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap laporan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap tahun dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait,” bunyi Pasal 6 PP ini.

Ketentuan ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keisitimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 20 Juli 2018 itu.

Pengertian dan Tujuan diadakannya Swakelola dalam PBJ

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat.

Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pemerintah, sumber daya/kemampuan barang/jasa yang bersifat teknis yang dimiliki rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola.

Dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas (visi dan misi) dan kompetensi dari Ormas. Dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Kelompok Masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi Kelompok Masyarakat.

Tujuan Swakelola
a.    Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;
b.    Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
c.    Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
d.    Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
e.    Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;
f.    Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola; dan/atau
g.    Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat

LKPP telah mengeluarkan aturan turunan terkait Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Salah satu aturan turunan tersebut adalah mengenai pengadaan dalam kondisi keadaan darurat. Aturan tersebut bernomor Perlem LKPP No. 13 Tahun 2018. Di sini akan kami jelaskan mengenai kriteria yang tergolong Pengadaan dalam keadaan darurat dan mekanisme atau tata cara pelaksanaan pengadaannya.


Penanganan keadaan darurat, menurut Perpres ini, dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Sedangkan, keadaan darurat yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana  non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status  Keadaan Darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait; atau
c. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf  b meliputi:
1) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
3) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara  Indonesia di luar negeri; dan/atau
4) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.


Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

a. perencanaan pengadaan;
b. pelaksanaan pengadaan; dan
c. penyelesaian pembayaran.

Cara Pengadaan
Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PA/KPA Menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat.
Cara Pengadaan Barang/Jasa penanganan keadaan darurat melalui:
1. Penyedia
Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha,pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia.

2. Swakelola
Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, PA/KPA melaksanakan pengadaan melalui Swakelola. Pelaksanaan Swakelola dalam penanganan darurat dilaksanakan dengan koordinasi antar pihak terkait. Pelaksanaan Swakelola dapat melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.