Matrik Perpres No. 16 Tahun 2018 Lengkap dengan Aturan Turunannya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. PBJ mampu meningkatkan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Peraturan terkait PBJ pun telah diubah beberapa kali untuk "menembel" beberapa kekurangan yang baru ditemukan setelah diberlakukan. Nah, Peraturan Presiden terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Perpres No. 16 Tahun 2018 yang lengkap dengan sejumlah aturan turunannya.

Diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Selain itu, revisi Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan Perpres baru ini, kebocoran dan penyimpangan yang kerap dialami dapat dicegah atau setidaknya diminimalasasi. Perpres No. 16 Tahun 2018 menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan semangat era digital yang serba mudah, cepat, transparan, dan lentur.

Berikut di bawah ini akan kami jelaskan mengenai matrik Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibandingkan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.


Penerbitan Perpres 16/2018 membuat kinerja LKPP lebih mudah. Alur mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah akan lebih efisien dan efektif. Perpres No. 16 Tahun 2018 mensyaratkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital. Seluruh alur mekanisme pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik akan cepat mengetahui bila ada pelaksanaan pengadaan barang yang tidak sesuai prosedur. LKPP berfungsi sebagai perantara saja, demand dan supply.



Silakan mengunduh 13 Perlem LKPP terkait Aturan Turunan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut melalui tautan berikut ini:
  1. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di atur oleh Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018
  2. Pedoman Swakelola diatur oleh Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018
  3. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia diatur oleh Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018
  4. Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional diatur oleh Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018
  5. Katalog Elektronik diatur oleh Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018
  6. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018
  7. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat diatur oleh Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018
  8.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018. Aturan tersebut diperkuat dengan terbitnya Permendagri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ. Pembentukan UKPBJ dirasa sudah perlu untuk dilakukan karena sistem sudah serba elektronik. Oleh karenanya, di setiap daerah dibentuk lembaga PBJ yang permanen untuk mengurusinya.
  9.  Pelaku Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018
  10. Agen Pengadaan diatur oleh Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018
  11.  Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018
  12. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018
  13. Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018
Value Perpres 16/2018 adalah tidak akan mengurangi lelang, tapi masuk ke era marketplace, jadi seperti online shop. E-katalog nantinya akan dibentuk e-katalog lokal dan e-katalog sektoral. Setiap daerah harus dibentuk lembaga yang permanen, namanya UKPBJ. Lembaga ini yang akan mengurusi recruitment agent.

Unit Kerja PBJ (UKPBj) ini nantinya bisa memberikan bimbingan dan pembinaan satuan kerja atau unit di lingkungannya, sehingga ketika unit kerja menghadapi masalah pengadaan, tidak perlu langsung berkonsultasi ke LKPP. Selain bisa menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa dieskalasi ke pusat, ini juga akan memudahkan LKPP untuk lebih fokus ke isu yang lebih strategis.

Poin Penting dan Kelemahan Permendagri No 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UKPBJ

Upaya dalam menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang merupakan lembaga struktural dan permanen. UKPBJ nantinya memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Poin-poin penting dan kelemahan perihal Permendagri No. 112 tahun 2018 kami jelaskan dibawah ini.
  • Tugas besar yang diemban oleh UKPBJ adalah mengoptimalkan pelaksanaan layanan yang mencakup pelaksanaan tender oleh Pokja Pemilihan, pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh LPSE, advokasi permasalahan dan pembinaan SDM. Pembinaan SDM di sini bukan semata hanya pada anggota UKPBJ namun meliputi keseluruhan pelaku pengadaan mulai dari Pengguna Barang/Jasa, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Penyedia/Rekanan.
  • UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menempatkan UKPBJ di bawah Sekretariat Daerah dan harus bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan. Klasifikasi untuk pemerintah provinsi UKPBJ kelas A dalam bentuk Biro Pengadaan (eselon II B) dan Kelas B dalam bentuk Bagian Pengadaan (eselon III A). Klasifikasi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota UKPBJ Kelas A dalam bentuk Bagian Pengadaan (Eselon III A) dan Kelas B dalam bentuk Sub Bagian Pengadaan (eselon IV A). 
  • Klasifikasi berdasarkan hasil perhitungan indikator teknis dan Nomenklatur berupa rata-rata jumlah paket pengadaan 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket konstruksi 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket pengadaan barang 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket jasa konsultansi 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket jasa lainnya 3 tahun terakhir, jumlah pemegang sertifikat Ahli PBJ, jumlah Organisasi Perangkat Daerah, jumlah kelurahan/desa, dan jumlah penyedia terdaftar pada LPSE. 
  • Kelas A dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 500 (lima ratus). Kelas B dibentuk apabila total skor variabel maksimal atau di bawah 500 (lima ratus).
Kelemahan dari penetapannya Permendagri No. 112 Tahun 2018 ini adalah Kementerian Dalam Negeri hanya fokus pada pembentukan kelembagaan UKPBJ berbasis beban kerja 3 tahun terakhir. Kementerian Dalam Negeri tidak memperhitungkan permasalahan kuantitatif yang terjadi pada setiap tender/lelang, yaitu permasalahan intervensi dan kriminalisasi pengadaan. Permasalahan tersebut tidak terukur, namun menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan proyek tender barang/jasa.

Sebagaimana kita ketahui bersama, intervensi dan kriminalisasi pengadaan menjadi fokus utama perlunya pembentukan UKPBJ yang independen dalam pengambilan keputusan, bukan hanya permanen dan struktural semata.

Independensi ini bisa dicapai secara ideal apabila para Pokja Pemilihan berada di bawah UKPBJ Nasional lepas dari kekuasaan Kepala Daerah. Namun mengingat ide UKPBJ Nasional belum realistis untuk saat ini, maka posisi UKPBJ paling tidak harus disetarakan dengan posisi Pengguna Anggaran (PA). Meskipun belum bisa lepas dari intervensi dan kriminalisasi, namun paling tidak posisinya tidak kalah dan tidak di bawah Pengguna Anggaran (PA) sehingga peluang intervensi dan kriminalisasi bisa diminimalisir.

Apalagi dengan posisi Eselon II, maka Jabatan Kepala Badan Pengadaan akan melalui proses lelang jabatan. Dengan demikian, tidak mudah bagi kepala daerah untuk mengganti sesuka hati bila hasil pelelangan tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginannya. Sedangkan model UKPBJ versi Permendagri No. 112 tahun 2018 ini, posisi Kepala UKPBJ hanya "kuat" pada jabatan Kepala Biro Pemerintah Provinsi karena melalui proses lelang jabatan. Sedangkan pada posisi lainnya yaitu Kepala Bagian Pengadaan yang hanya eselon III A atau Kepala Sub Bagian Pengadaan yang hanya eselon IV A sangat rentan untuk diintervensi dan digonta-ganti setiap saat tergantung dari hasil tender apakah memuaskan para pihak atau tidak. Dan model ini rawan sekali mengalami pelemahan kelembagaan.

Oleh karena itu, bila kita ingin mereformasi tata kelola pengadaan barang/jasa, maka selain opsi pembentukan UKPBJ Nasional maka opsi pembentukan Badan Pengadaan harus kembali dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalaupun Kementerian Dalam Negeri ngotot dengan format yang ada pada Permendagri No.112 Tahun 2018, maka jabatan Kepala UKPBJ apapun bentuknya harus melalui seleksi terbuka/lelang jabatan.

Berikut Terlampir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2018 Perihal Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Kepanjangan PPSPM adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. PPSPM sendiri merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dengan tugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Dalam kondisi tertentu, jabatan PPSPM dapat dirangkap oleh KPA *).

Dalam menjalankan tugasnya terkait pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:

  1. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
  2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  3. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  4. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
  5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
  7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

PPSPM bertanggung jawab terhadap:
  1. kebenaran administrasi;
  2. kelengkapan administrasi; dan
  3. keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.
Selain tugas dan tanggung jawab di atas, PPSPM memiliki tugas untuk melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi di bawah ini.

a. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b. penelitian ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA;
c. pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA;
d. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, paling sedikit meliputi:
    1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
    2. nilai tagihan yang harus dibayar; dan
    3. jadwal waktu pembayaran.
e. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian; dan
f. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran.

Selanjutnya, PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian. Jika dalam hal hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan, maka PPSPM wajib menolak untuk menerbitkan SPM.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani SPM. Namun demikian dalam keadaan tertentu PA/KPA dapat memberikan kewenangan kepada pejabat lain sebagai Penandatangan SPM apabila berhalangan. Sebagaimana Permendagri 13/2006 Pasal 211 ayat 3 dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Larangan PPK, Pokja, PPHP atau pejabat pengadaan merangkap sebagai PPSPM (Perlem LKPP 15/2018 tantang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa) berlaku dalam pengelolaan dana APBN. Sedangkan dalam pengelolaan APBD, larangan ini berlaku jika PA/KPA berhalangan dan menunjuk pejabat lain untuk menandatangani SPM, maka pejabat ini tidak dibenarkan menjabat juga sebagai PPK, Pokja, PPHP atau pejabat pengadaan.


*) Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang mengharuskan terjadinya perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK atau PPSPM, dimana jika tidak dilakukan perangkapan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dari satuan kerja bersangkutan, misalnya keterbatasan jumlah dan/atau kualitas sumber daya manusia, PPK atau PPSPM berhalangan tetap.

Sumber Referensi:

  • PP No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  • Perlem LKPP No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 
  • Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/jasa
  • Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah