Tugas, Fungsi dan Peran APIP sesuai Permendagri

Anda mungkin tidak asing dengan BPK yang merupakan sebuah lembaga dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah? Namun selain BPK-RI, ada juga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dalam istilahnya lembaga pengawas internal. Dibentuknya dua lembaga ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran  yang diharapkan.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tupoksi Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)


Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:
  1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
  2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
  3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
  4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegitan pengawasan APIP sebagai berikut.

KEGIATAN PENGAWASAN

A.Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

  1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
  2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan
  3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

  1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  2. pengadaan barang dan jasa;
  3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
  5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:

  1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  5. reviu laporan kinerja;
  6. reviu penyerapan anggaran;
  7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
  8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

  1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
  3. dana desa;
  4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
  5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
  6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  7. penanganan laporan gratifikasi;
  8. penanganan Whistle Blower System (WBS);
  9. penanganan benturan kepentingan;
  10. penilaian internal zona integritas;
  11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
  12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  14. perencanaan dan pengganggaran responsif gender; dan
  15. pelayanan publik.

E.Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

  1. kinerja; dan
  2. dengan tujuan tertentu.


Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungs-fungsii dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.



Maksud dan Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan

Maksud pengawasan dan pemeriksaan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah menjadi hal yang lumrah dan harus dilaksanakan oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para aparatur  sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar perbaikan kesalahan, melainkan harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah peningkatan kiprah institusi pengawas daerah. Banyak masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi semakin merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.

Berbicara tentang pengawasan dan pemeriksaan, sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab aparatur pemerintah dan semua elemen masyarakat. Karena institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah bukan hanya berdiam diri, tidak berbuat, tidak  inovatif, dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumber daya manusia (SDM) pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinan sampai staf/pejabat. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Matrik Perpres No. 16 Tahun 2018 Lengkap dengan Aturan Turunannya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. PBJ mampu meningkatkan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Peraturan terkait PBJ pun telah diubah beberapa kali untuk "menembel" beberapa kekurangan yang baru ditemukan setelah diberlakukan. Nah, Peraturan Presiden terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Perpres No. 16 Tahun 2018 yang lengkap dengan sejumlah aturan turunannya.

Diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Selain itu, revisi Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan Perpres baru ini, kebocoran dan penyimpangan yang kerap dialami dapat dicegah atau setidaknya diminimalasasi. Perpres No. 16 Tahun 2018 menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan semangat era digital yang serba mudah, cepat, transparan, dan lentur.

Berikut di bawah ini akan kami jelaskan mengenai matrik Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibandingkan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.


Penerbitan Perpres 16/2018 membuat kinerja LKPP lebih mudah. Alur mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah akan lebih efisien dan efektif. Perpres No. 16 Tahun 2018 mensyaratkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital. Seluruh alur mekanisme pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik akan cepat mengetahui bila ada pelaksanaan pengadaan barang yang tidak sesuai prosedur. LKPP berfungsi sebagai perantara saja, demand dan supply.



Silakan mengunduh 13 Perlem LKPP terkait Aturan Turunan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut melalui tautan berikut ini:
  1. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di atur oleh Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018
  2. Pedoman Swakelola diatur oleh Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018
  3. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia diatur oleh Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018
  4. Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional diatur oleh Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018
  5. Katalog Elektronik diatur oleh Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018
  6. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018
  7. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat diatur oleh Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018
  8.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018. Aturan tersebut diperkuat dengan terbitnya Permendagri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ. Pembentukan UKPBJ dirasa sudah perlu untuk dilakukan karena sistem sudah serba elektronik. Oleh karenanya, di setiap daerah dibentuk lembaga PBJ yang permanen untuk mengurusinya.
  9.  Pelaku Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018
  10. Agen Pengadaan diatur oleh Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018
  11.  Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018
  12. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018
  13. Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa diatur oleh Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018
Value Perpres 16/2018 adalah tidak akan mengurangi lelang, tapi masuk ke era marketplace, jadi seperti online shop. E-katalog nantinya akan dibentuk e-katalog lokal dan e-katalog sektoral. Setiap daerah harus dibentuk lembaga yang permanen, namanya UKPBJ. Lembaga ini yang akan mengurusi recruitment agent.

Unit Kerja PBJ (UKPBj) ini nantinya bisa memberikan bimbingan dan pembinaan satuan kerja atau unit di lingkungannya, sehingga ketika unit kerja menghadapi masalah pengadaan, tidak perlu langsung berkonsultasi ke LKPP. Selain bisa menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa dieskalasi ke pusat, ini juga akan memudahkan LKPP untuk lebih fokus ke isu yang lebih strategis.

Poin Penting dan Kelemahan Permendagri No 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UKPBJ

Upaya dalam menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang merupakan lembaga struktural dan permanen. UKPBJ nantinya memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Poin-poin penting dan kelemahan perihal Permendagri No. 112 tahun 2018 kami jelaskan dibawah ini.
  • Tugas besar yang diemban oleh UKPBJ adalah mengoptimalkan pelaksanaan layanan yang mencakup pelaksanaan tender oleh Pokja Pemilihan, pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh LPSE, advokasi permasalahan dan pembinaan SDM. Pembinaan SDM di sini bukan semata hanya pada anggota UKPBJ namun meliputi keseluruhan pelaku pengadaan mulai dari Pengguna Barang/Jasa, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Penyedia/Rekanan.
  • UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menempatkan UKPBJ di bawah Sekretariat Daerah dan harus bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan. Klasifikasi untuk pemerintah provinsi UKPBJ kelas A dalam bentuk Biro Pengadaan (eselon II B) dan Kelas B dalam bentuk Bagian Pengadaan (eselon III A). Klasifikasi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota UKPBJ Kelas A dalam bentuk Bagian Pengadaan (Eselon III A) dan Kelas B dalam bentuk Sub Bagian Pengadaan (eselon IV A). 
  • Klasifikasi berdasarkan hasil perhitungan indikator teknis dan Nomenklatur berupa rata-rata jumlah paket pengadaan 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket konstruksi 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket pengadaan barang 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket jasa konsultansi 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket jasa lainnya 3 tahun terakhir, jumlah pemegang sertifikat Ahli PBJ, jumlah Organisasi Perangkat Daerah, jumlah kelurahan/desa, dan jumlah penyedia terdaftar pada LPSE. 
  • Kelas A dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 500 (lima ratus). Kelas B dibentuk apabila total skor variabel maksimal atau di bawah 500 (lima ratus).
Kelemahan dari penetapannya Permendagri No. 112 Tahun 2018 ini adalah Kementerian Dalam Negeri hanya fokus pada pembentukan kelembagaan UKPBJ berbasis beban kerja 3 tahun terakhir. Kementerian Dalam Negeri tidak memperhitungkan permasalahan kuantitatif yang terjadi pada setiap tender/lelang, yaitu permasalahan intervensi dan kriminalisasi pengadaan. Permasalahan tersebut tidak terukur, namun menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan proyek tender barang/jasa.

Sebagaimana kita ketahui bersama, intervensi dan kriminalisasi pengadaan menjadi fokus utama perlunya pembentukan UKPBJ yang independen dalam pengambilan keputusan, bukan hanya permanen dan struktural semata.

Independensi ini bisa dicapai secara ideal apabila para Pokja Pemilihan berada di bawah UKPBJ Nasional lepas dari kekuasaan Kepala Daerah. Namun mengingat ide UKPBJ Nasional belum realistis untuk saat ini, maka posisi UKPBJ paling tidak harus disetarakan dengan posisi Pengguna Anggaran (PA). Meskipun belum bisa lepas dari intervensi dan kriminalisasi, namun paling tidak posisinya tidak kalah dan tidak di bawah Pengguna Anggaran (PA) sehingga peluang intervensi dan kriminalisasi bisa diminimalisir.

Apalagi dengan posisi Eselon II, maka Jabatan Kepala Badan Pengadaan akan melalui proses lelang jabatan. Dengan demikian, tidak mudah bagi kepala daerah untuk mengganti sesuka hati bila hasil pelelangan tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginannya. Sedangkan model UKPBJ versi Permendagri No. 112 tahun 2018 ini, posisi Kepala UKPBJ hanya "kuat" pada jabatan Kepala Biro Pemerintah Provinsi karena melalui proses lelang jabatan. Sedangkan pada posisi lainnya yaitu Kepala Bagian Pengadaan yang hanya eselon III A atau Kepala Sub Bagian Pengadaan yang hanya eselon IV A sangat rentan untuk diintervensi dan digonta-ganti setiap saat tergantung dari hasil tender apakah memuaskan para pihak atau tidak. Dan model ini rawan sekali mengalami pelemahan kelembagaan.

Oleh karena itu, bila kita ingin mereformasi tata kelola pengadaan barang/jasa, maka selain opsi pembentukan UKPBJ Nasional maka opsi pembentukan Badan Pengadaan harus kembali dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalaupun Kementerian Dalam Negeri ngotot dengan format yang ada pada Permendagri No.112 Tahun 2018, maka jabatan Kepala UKPBJ apapun bentuknya harus melalui seleksi terbuka/lelang jabatan.

Berikut Terlampir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2018 Perihal Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Kepanjangan PPSPM adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. PPSPM sendiri merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dengan tugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Dalam kondisi tertentu, jabatan PPSPM dapat dirangkap oleh KPA *).

Dalam menjalankan tugasnya terkait pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:

  1. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
  2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  3. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  4. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
  5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
  7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

PPSPM bertanggung jawab terhadap:
  1. kebenaran administrasi;
  2. kelengkapan administrasi; dan
  3. keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.
Selain tugas dan tanggung jawab di atas, PPSPM memiliki tugas untuk melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi di bawah ini.

a. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b. penelitian ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA;
c. pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA;
d. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, paling sedikit meliputi:
    1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
    2. nilai tagihan yang harus dibayar; dan
    3. jadwal waktu pembayaran.
e. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian; dan
f. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran.

Selanjutnya, PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian. Jika dalam hal hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan, maka PPSPM wajib menolak untuk menerbitkan SPM.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani SPM. Namun demikian dalam keadaan tertentu PA/KPA dapat memberikan kewenangan kepada pejabat lain sebagai Penandatangan SPM apabila berhalangan. Sebagaimana Permendagri 13/2006 Pasal 211 ayat 3 dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Larangan PPK, Pokja, PPHP atau pejabat pengadaan merangkap sebagai PPSPM (Perlem LKPP 15/2018 tantang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa) berlaku dalam pengelolaan dana APBN. Sedangkan dalam pengelolaan APBD, larangan ini berlaku jika PA/KPA berhalangan dan menunjuk pejabat lain untuk menandatangani SPM, maka pejabat ini tidak dibenarkan menjabat juga sebagai PPK, Pokja, PPHP atau pejabat pengadaan.


*) Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang mengharuskan terjadinya perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK atau PPSPM, dimana jika tidak dilakukan perangkapan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dari satuan kerja bersangkutan, misalnya keterbatasan jumlah dan/atau kualitas sumber daya manusia, PPK atau PPSPM berhalangan tetap.

Sumber Referensi:

  • PP No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  • Perlem LKPP No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 
  • Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/jasa
  • Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah