Wednesday, 7 December 2016

Tujuan Bimtek Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak hanya sekadar melaksanakan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga tentang merencanakan dan mengawasinya. Lebih jauh lagi kalau kita kupas kata dasar dari pembentuk swakelola, yaitu "swa" dan "kelola". Kita mengenal swafoto, swasembada pangan. Dari sini kita bisa mengambil bahwa kata swa sendiri memiliki makna "sendiri. Mengutip definisi dari Pasal 1 ayat 20, makna “sendiri” merujuk kepada penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, ataupun kelompok masyarakat.

Maksud dan tujuan Bimtek Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :


  1. Memberikan pembekalan serta referensi untuk memahami esensi atas ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  secara menyeluruh dan mendalam.
  2. Memperoleh konfirmasi secara lisan maupun tertrulis atas Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan maupun kasus – kasus yang pada saat ini sedang dihadapi.
  4. Memahami kondisi pengadaan barang dan Jasa pemerintah yang terjadi saat ini dengan  segala permasalahan yang timbul yang dapat digunakan sebagai pelajaran agar tidak terjadi dalam lingkungan instansinya.

Tujuan Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diperlukan sebuah diklat pengadaan barang dan jasa yang bertemakan Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini mengingat banyaknya para stake holders yang melakukan penandatangan kontrak tidak menyadari bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum, kita dapat digugat ke pengadilan, demikian juga kesalahan dalam pembuatan kontrak yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kontrak menjadi mubazir, batal, atau bahkan dibatalkan. Sehingga Pejabat Pengadaan harus benar-benar mengetahui jenis-jenis kontrak yang berlaku di dalam pengadaan barang/jasa serta sebelum memutuskan untuk merancang kontrak pejabat pengadaan harus mampu mengidentifakasi dan menyesuaikan antara jenis kontrak dengan jenis pekerjaan proyek.

Maksud dan tujuan Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :


  1. Memberikan pembekalan serta referensi untuk memahami esensi atas ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  secara menyeluruh dan mendalam.
  2. Memperoleh konfirmasi secara lisan maupun tertrulis atas Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan maupun kasus – kasus yang pada saat ini sedang dihadapi.
  4. Memahami kondisi pengadaan barang dan Jasa pemerintah yang terjadi saat ini dengan  segala permasalahan yang timbul yang dapat digunakan sebagai pelajaran agar tidak terjadi dalam lingkungan instansinya.

Monday, 5 December 2016

Tanpa Mengumumkan RUP, Tak Bisa Tender Proyek

Upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus dilakukan. Salah satunya dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana PA/KPA wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada portal inaproc sebelum melaksanakan tender.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ikak G. Patriastomo dan Direktur  Kebijakan Umum Perencanaan Pengadaan LKPP, Setyobudhi, saat FGD Review Kebijakan RUP dan Aplikasi RUP, pertengahan Juli di Sentul, Bogor. Karena itu, LKPP akan mengembangkan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang mudah digunakan dan ke depan terintegrasi dengan SPSE atau embedded di SPSE.

Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang  dikembangkan diharapkan  bisa membantu proses perencanaan pengadaan serta membantu monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).  Pada akhir tahun 2012, LKPP mengembangkannya agar dapat menampilkan pengumuman RUP.  Namun aplikasi RUP tersebut menyulitkan, meskipun hanya mengunggah file excel. Karena itu , yang mendesak diselesaikan adalah memperbaiki aplikasi yang sudah ada karena belum seperti yang diharapkan. Harapannya tahun  2013 ini, LKPP bisa memperkenalkan sistem yang baru dan targetnya dirilis pada acara Rakornas LPSE bulan Oktober 2013 atau bahkan lebih cepat, sekitar bulan Agustus 2013.

Menurut Direktur  Kebijakan Umum Perencanaan Pengadaan, Setyobudhi, sesuai dengan perintah di Perpres 70 2012, RUP hanya berisi 4 hal yaitu : Nama dan alamat PA/KPA, nama paket, lokasi pekerjaan, dan perkiraan besar biaya. Pedoman RUP yang sudah ada dirasa terlalu rumit karena mencantumkan beberapa hal tambahan. Maka, apakah dimungkinkan untuk membuat RUP yang berisi 4 item saja?

Di sisi lain, terdapat pula kendala dimana pada Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan tidak diperkenankan lelang terlebih dahulu sebelum anggaran disahkan. Kendala lain yang dihadapi ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , yakni PA/KPA masih diangkat setiap tahun, sehingga akan bermasalah jika lelang dilaksanakan terlebih dahulu.

 Pengalaman LPSE Provinsi Jawa Barat

LPSE Provinsi Jawa Barat  berinisiatif  menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan yang dimuat di laman  LKPP. Kemudian dibuat edaran untuk agency, juga surat edaran dari Sekretaris Daerah kepada para pimpinan OPD. LPSE juga menyelenggarakan bimtek pengisian RUP kepada administrator RUP OPD. Dari agency  pengguna LPSE juga merespon dengan meminta bimtek aplikasi RUP. Maka selama dua bulan (Januari s.d. Februari) 2013, LPSE Jabar menyelenggarakan bimtek RUP.

Sebanyak 13 OPD di Pemprov Jabar mengirimkan RUP dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan form dan kemudian diunggah oleh administrator LPSE.  Sisanya mengirimkan RUP dengan form yang berbeda, atau sama sekali tidak  menyampaikan .

Beberapa mengeluhkan rumitnya pengisian form RUP,  atau beberapa OPD mengubah form RUP. Dari sisi Administrator LPSE terdapat kesulitan mengunggah RUP. Kondisi tersebut disampaikan pula oleh LPSE Kota Bogor, LPSE DKI Jakarta, dan LPSE Kementerian Kesehatan. Pada saat upload, kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengakses aplikasi  RUP,  sehingga untuk login pun Administrator RUP tidak berhasil. Terkadang upload berhasil, namun gagal di-preview. Karena penggunaan aplikasi RUPsering bermasalah, solusinya adalah tetap menayangkan dalam bentuk PDF pada laman LPSE serta mengirimkannya ke LKPP untuk dibantu mengunggah ke aplikasi RUP.

Pengembangan SiRUP

Menanggapi keluhan dari LPSE,  Ikak G. Patriastomo  mengungkapkan, pedoman RUP akan  diperbaiki dengan tahapan antara lain; Adanya kejelasan tanggung jawab : Yang menginput RUP adalah yang memiliki RUP sehingga peran LPSE hanya sebagai helpdesk jika ada kekurangpahaman atau pertanyaan; Pendekatan form harus diganti menjadi form yang embedded dalam web; Ada pembedaan antara data yang diumumkan dengan yang dimasukkan dalam database untuk keperluan monitoring. Namun tetap perlu dijaga agar jangan terlalu banyak data yang dientri. Pada prinsipnya RUP boleh berubah, karena ada mekanisme APBN-Perubahan atau APBD-Perubahan.

Lebih lanjut, Ikak G. Patriastomo mengatakan bahwa RUP harus dilaksanakan karena ada isu kebutuhan monitoring;  User management mesti sedemikian rupa, sehingga beban tidak bertumpu di satu tempat; RUP harus dapat memenuhi kebutuhan report TEPPA -UKP4); dan agar dibedakan antara Pengumuman RUP dengan Proses Perencanaan Pengadaan. Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) itu adalah proses perencanaan pengadaan; perlu kodifikasi dalam RUP, terutama untuk di daerah karena untuk di pusat sudah ada.

Dari aspek teknis,  Plt. Kasubdit  Pengembangan e-Procurement, Patria Susantosa, mengatakan bahwa SiRUP memiliki arsitektur yang terpusat, tidak terdistribusi. Yang terdistribusi adalah pengelolaannya, user management saat ini kedalamannya sampai satker berdasarkan pengalaman di lapangan, tetapi berdasarkan kebutuhan akan ada Administrator RUP di setiap OPD yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Ke depan akan ada beberapa interkoneksi yaitu  1. Interkoneksi RUP dengan e-Tendering, 2. Interkoneksi RUP dengan sistem keuangan.

Ketua Tim IT Development SiRUP, Dr. Yudho Giri Sucahyo, mengatakan bahwa SiRUP  yang berbasis web akan diintegrasikan dalam SPSE versi 4. Karena itu dibangun dulu untuk membuat sistem pengumumannya, sehingga fokus RUP yang sekarang adalah masih upload dengan file excel, dapat mengunduh template dan sebagainya.  Namun dengan banyaknya keluhan, SiRUP berbasis web akan segera dipercepat penyelesaiannya dan ditargetkan dapat diujicoba pada bulan Agustus 2013. Sampai saat ini,   rancangan SiRUP  yang sedang dikembangkan antara lain:  (A) Aplikasi SiRUP tidak lagi menggunakan file excel sebagai alat bantu dalam pengisian RUP (B) Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi pada website RUP (C) Yang mengisi RUP adalah masing-masing pihak yang memiliki RUP  (D) LPSE di masing-masing K/L/D/I menjadi User Management dan (E) Manajemen Sistem  (aplikasi dan database)  centralized sedangkan pengelolaannya decentralized pada masing-masing LPSE K/L/D/I.

Pada akhir FGD tersebut, beberapa hal yang disepakati antara lain:

A. Hierarki User Management SiRUP sebagai berikut:

1) Super Administrator : LKPP.

2) Administrator LPSE di K/L/D/I (Administrator PPE) : membuat akun Administrator Agency dan Administrator RUP sesuai dengan satker masing-masing.

 B. Hal-hal lain yang diatur dalam penggunaan SiRUP:

a) PA/KPA membuat surat tugas menunjuk administrator RUP dan diserahkan kepada LPSE.

b) Setiap paket yang diinput memiliki kode yang unik.

c) Relasi antara paket-paket di e-Tendering dengan paket-paket di RUP tidak otomatis, karena ada kemungkinan satu paket di RUP menjadi beberapa paket di e-Tendering dan sebaliknya.

d) Jika dilakukan revisi RUP, sistem akan menyimpan historinya dan revisi harus menyebutkan alasannya;

e) Untuk tugas pembantuan/dekonsentrasi, karena menggunakan APBN, data diinput di dinas karena KPA-nya ada di daerah, tetapi ditampilkan di K/L.

f) Untuk mengetahui instansi mana sebagai sumber dana APBN, ada pilihan asal K/L/D/I.

g) Untuk swakelola, karena yang ditampilkan adalah gelondongan, maka dicari yang paling dominan, apakah barang/jasa/konstruksi.

h) RUP bersifat  fixed,  hanya ada revisi jika ada perubahan anggaran. Jika satu paket direvisi menjadi 5 paket, maka pada Monitoring dan Evaluasi Online (Monev OL) tetap diperhitungkan sebagai satu paket.

C. Item-item dalam pengisian SiRUP antara lain: Kegiatan; Pelaksanaan melalui : swakelola/penyedia;

Nama Paket;   Volume; Pagu Anggaran; Sumber Dana; Jenis Belanja; Jenis pengadaan; Metode pemilihan penyedia; Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia; Rencana pelaksanaan paket pekerjaan; Lokasi kegiatan/pekerjaan; Keterangan;  ID Paket; Alasan Revisi Paket.

Diharapkan SiRUP yang sedang dikembangkan LKPP akan memudahkan dalam pengisiannya dan memudahkan monitoring, baik oleh PA/KPA pada K/L/D/I maupun TEPPA-UKP4 yang selama ini menjadi unit kerja yang ditakuti karena akan memberikan raport merah kepada K/L/D/I yang lambat dalam penyerapan anggarannya. Cara pandang bahwa setiap kewajiban harus ada sanksi-nya, masih melekat pada aparatur pemerintah. Karena itu solusi yang digunakan mengenai kewajiban PA/KPA mengumumkan RUP, bukan berupa sanksi kepada yang tidak melaksanakannya, tetapi melalui teknologi informasi yaitu koneksi SiRUP dengan SPSE. Dengan demikian kebutuhan monitoring dan evaluasi akan lebih mudah dipenuhi dengan memanfaatkan data pada SiRUP dan SPSE yang dapat ditampilkan pada Monitoring dan Evaluasi Online (Monev OL) LKPP yang digunakan pula oleh TEPPA-UKP4. (Dr. Ika Mardiah, Kepala Balai LPSE Provinsi Jabar) ***

Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bone melaksanakan pelatihan SIRUP bagi SKPD dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung PKK Kabupaten Bone dibuka oleh Bupati Bone diwakili Asisten II Andi Gunadil Ukra, Selasa (29/12/2015).

" Pelatihan ini sangat urgen karena penggunaan aplikasi SIRUP berbasis Web diperlukan untuk mengisi data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang nanti akan diumumkan secara publik. Sehingga pelatihan ini sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka menjadikan pengadaan dan jasa lebih efektif, terbuka,transparan, dan akuntabel, " jelas Andi Gunadil Ukra

" Hal tersebut sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" tambahnya.

Seperti diketahui bahwa Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)  adalah
aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. Bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. Sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Selain itu Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup. Aplikasi dan Database SIRUP tercetralized pada satu server milik LKPP. Pengelolaan Aplikasi SIRUP ter-decentralized pada masing-masing K/L/D/I.

Sedangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing) yang disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran). RUP tersebut paling kurang berisi: Nama dan Alamat PA; Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; lokasi pekerjaan; perkiraan besaran biaya. kemudian RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD.

Jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket melalui penyedia dan kegiatan swakelola). Paling lambat RUP diumumkan pada pada awal bulan Januari .

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan (RUP) Rencana Umum Pengadaan.

Pengumuman RUP dilakukan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Salah satu tujuan diumumkannya RUP ini adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.

LKPP saat ini telah menyediakan Aplikasi untuk entri data RUP yang dikenal dengan SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk kepentingan entri data tersebut, PA/KPA perlu mengangkat/menetapkan/menugaskan seorang petugas Admin Sirup.

Karena itu, melalui pelatihan aplikasi SIRUP ini dapat menjadikan pengadaan Pemerintah Kabupaten Bone lebih transparant yang nantinya Rencana Umum Pengadaan (RUP) masing-masing SKPD dapat diketahui oleh masyarakat melalui website, bahkan penyedia jasa akan lebih muda untuk memperoleh daftar paket yang akan dilelang.

Berikut ini beberapa tautan/dokumen yang berhubungan dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP):
1.Website aplikasi SiRUP: http://inaproc.lkpp.go.id/sirup/
2.Untuk Bone https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekapKldi/D410
3.Pedoman Aplikasi SiRUP [unduh disini]
4.Contoh SK Penetapan Petugas Admin

Penerapan Rancang Bangun (Design and Build) Masih Terkendala

Penerapan skema rancang bangun pada sektor konstruksi di lingkungan pemerintah Indonesia masih belum banyak diimplementasi. Padahal, skema ini digadang-gadang dapat memberikan banyak kelebihan dibandingkan dengan dengan skema design bid build.

Deputi  Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Robin Asad Suryo menilai bahwa aturan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebetulnya telah memberikan ruang dalam mengimplementasikan skema pekerjaan rancang bangun di Indonesia. Namun, pada kenyataannya penerapan skema pekerjaan ini belum banyak diimplementasikan, terutama dalam sektor jasa konstruksi milik pemerintah.

Menurut Robin, skema rancang bangun pada jasa konstruksi sebetulnya memiliki kelebihan karena menggunakan kontrak tunggal yang berimplikasi pada penghematan waktu.

Selain itu, keterlambatan yang disebabkan oleh perpindahan kewenangan dalam lingkup pembiayaan pekerjaan juga dapat ditekan akibat sifat pekerjaan rancang bangun yang terintegrasi. Hal ini sangat berkontras dengan pekerjaan design bid build yang cenderung terdapat fragmentasi pada proses pekerjaannya.

“Artinya, insiden adanya cost operan (pengalihan biaya di dalam pekerjaan rancang bangun-red) itu juga lebih sedikit dibandingkan design bid build.  Kalaupun ada  cost operan, itu juga biasanya relatif lebih minimal,” ujar Robin pada acara seminar bertajuk “Design and Build”, Rabu (30/11), di kantor LKPP.

Menilik pada postur anggaran belanja pemerintah di sektor kontruksi, secara nasional pemerintah Indonesia pada 2010 hanya mengalokasikan 86 triliun untuk pembiayaan pekerjaan infrastruktur. Meskipun mengalami kenaikan secara kontinu, alokasi pemerintah pada 2014 untuk sektor ini dinilai masih rendah dengan total kucuran dana sebesar 177 triliun ekuivalen dengan 9,5% dari total belanja pemerintah.

Oleh sebab itu, lanjut Robin, pada empat tahun pertama sejak Perpres 54/2010 diterbitkan, penerapan skema rancang bangun di Indonesia masih sangat rendah.

”Jadi, dugaan kami adalah bahwa selama empat tahun pertama dari  pelaksanaan Perpres 54 memang tidak banyak proyek-proyek  yang dimungkinkan untuk  menggunakan metode pendekatan design and build karena proyeknya relatif proyek yang kecil-kecil,” ujarnya.

Dalam konteks regulasi dan kebijakan, Robin mengakui bahwa administrasi pembiayaan proyek pemerintah di Indonesia masih sangat memberatkan, khususnya untuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyear contract). Padahal, pekerjaan rancang bangun cenderung bersifat kompleks dan membutuhkan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran.

Di samping itu, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur ihwal pelaksanaan skema pekerjaan rancang bangun juga menyebabkan kekhawatiran pelaku pengadaan.”Jadi, kami melihat jika memang masih ada kekosongan regulasi atau aturan yang bisa digunakan sebagai acuan bagi pelaksana desain and build,” kata Robin. Hal ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bagi LKPP dan kementerian terkait—dalam hal ini Kementerian PUPR—untuk menyediakan regulasi tersebut.

Dalam kesempatan yang berbeda, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Rizal. Z. Tamin pernah menyebutkan bahwa skema rancang bangun memiliki kelebihan, yaitu lebih bernilai tambah, lebih bermutu, murah, dan cepat.

Sementara itu, kelebihan design bid build, menurutnya, terletak pada mekanisme dan prosedur yang cenderung lebih dikenal  pelaku pengadaan pemerintah, sistem audit dan auditor yang berpengalaman, serta sistem kontrol terhadap hasil desain yang telah dipahami oleh pemilik pekerjaan.

Terkait dengan kompetensi pelaku pengadaan pemerintah, Robin menjelaskan bahwa pokja ULP ataupun PPK masih mengalami kesulitan untuk menentukan perkiraan biaya atau plafon anggaran. Padahal estimasi pembiayaan pekerjaan ini sangat dibutuhkan dalam penyusunan RKAKL atau RKA SKPD.

Di sisi lain, pengalaman pelaku pengadaan yang lebih fokus pada pekerjaan design bid build dibandingkan pekerjaan rancang bangun justru menjadi titik kelemahan dalam melakukan penaksiran harga. Hal ini disebabkan oleh sifat dari desain dasar pada kontrak rancang bangun yang cenderung tidak sedetail kontrak design bid build.

“Nah, kemudian kesulitan ini juga berlanjut ketika kalau dalam metode tradisional kita harus menyusun HPS atau price estimation sebagai acuan bagi penyedia untuk menyampaikan penawaran harganya,” pungkas Robin.