Thursday, 6 September 2018

Materi Soal Latihan Ujian Sertifikasi PBJ (Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018)

Sejak ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diberlakukan. Sejalan pula dengan peraturan tersebut, semua  ketentuan dan tata laksana dalam proses pengadaan barang/jasa harus menyesuaikan. Tak terkecuali dengan materi-materi yang menjadi dasar kompetensi untuk ujian sertifikasi tingkat dasar PBJ.

Melalui Surat Deputi Bidang PPSDM LKPP Nomor 3450/D.3/04/2018 tanggal 9 April 2018, tentang Pemberitahuan Waktu dan Penggunaan Materi Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ditegaskan bahwa mulai tanggal 23 April 2018 mulai berlaku materi pelatihan dan materi ujian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Sebagai bahan latihan bagi sahabat yang akan mengikuti ujian sertifikasi tersebut, terlampir materi soal-soal latihan yang dapat dipergunakan untuk mengasah kemampuan sebelum melaksanakan ujian sertifikasi tingkat dasar PBJ.

A. TIPE SOAL BENAR / SALAH (Jika Benar Point 2)
  1. Sanggahan mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang penyedia barang/jasa ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
  2. Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Perpres 16 tahun 2018 mengatur hanya untukpengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD.
  3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui Swakelola kepada koperasi usaha kecil.
  4. Pengguna Anggaran berwenang mengusul penyedia untuk pengadaan dengan metode pengadaan langsung jasa konsultansi.
  5. Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menetapkan pemenang tender untuk pekerjaan di bawah Rp. 100 miliar.
  6. Pejabat Pengadaan dapat melakukan pengadaan langsung dengan metode pembelian atau pembayaran langsung atas pengadaan yang bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja.
  7. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pejabat pengadaan untuk pengadaan s.d Rp. 200 juta.
  8. Pokja Pemilihan menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) setelah masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan yang masuk.
  9. Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang satu orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
  10. PPHP melakukan penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak yang diterima oleh Penyedia.
  11. Kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa
  12. Pokja Pemilihan memilih penyedia yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis radius lokasi terdekat untuk pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
  13. Proses pascakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Barang atau daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultasi.
  14. Pokja Pemilihan tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 10 miliar.
  15. Penunjukan langsung untuk pengadaan atas kondisi bencana sosial senilai Rp. 200 juta dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan.
  16. Pemilihan penyedia dalam pengadaan Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode tender.
  17. Dalam melaksanakan pengadaan dengan sistem tender, Pokja Pemilihan harus menyiapkan dokumen pemilihannya.
  18. Pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dilakukan apabila waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk dilakukan tender.
  19. Dalam tender secara prakualifikasi, semua peserta tender yang mendaftar dapat memasukan penawaran.
  20. Prinsip transparan dalam pengadaan diwujudkan dengan tidak boleh dihalanginya setiap perusahaan yang memiliki kemampuan menyediakan barang/jasa, untuk mengikuti pelelangan.
  21. Penentuan cara pengadaan, apakah menggunakan penyedia atau dengan swakelola diputuskan pada saat menyusun rencana pengadaan.
  22. Prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan mengutamakan produksi dalam negeri.
  23. Penyedia dikenai sanksi daftar hitam oleh Dinas PU Kota Batam karena menyampaikan data palsu, tidak dapat menjadi penyedia barang/jasa pemerintah untuk kegiatan di Kota Solo selama 2 tahun.
  24. Pokja Pemilihan dapat mempersyaratkan peserta lelang harus memiliki kartu tanda anggota asosiasi tertentu untuk menjamin penyedia tersebut berkinerja baik.
  25. Perguruan tinggi negeri tidak boleh mengikuti seleksi umum jasa konsultansi.
Selengkapnya untuk jenis soal latihan ujian sertifikasi PBJ dalam bentuk pilihan ganda silahkan kirimkan email ke indonesia.pengadaan@gmail.com, kami akan mengirimkan contoh soal-soal PBJ terbaru yang sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018.

No comments:

Post a Comment