2024-11-26

Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Beserta Ketentuan Upahnya

Author -  Lubis Muzaki

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) bertanggung jawab untuk memindahkan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya, menggunakan berbagai peralatan seperti crane, forklift, dan lori. Mereka mengatur dan mengawasi seluruh proses bongkar muat, memastikan bahwa barang yang dimuat atau dibongkar dapat dipindahkan dengan aman dan efisien. Tugas ini melibatkan koordinasi yang tepat agar barang sampai ke tempat tujuan sesuai dengan jadwal dan dalam kondisi yang baik.

Tugas TKBM ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sebagai penyedia jasa yang memfasilitasi kegiatan tersebut. 

PBM memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh kegiatan bongkar muat dilakukan sesuai standar operasional, termasuk mematuhi kebijakan pemerintah dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 

Di sisi lain, PBM juga bertanggung jawab untuk menyediakan upah yang layak bagi TKBM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti Upah Minimum Provinsi (UMP).

Artikel ini akan membahas lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab TKBM di pelabuhan, serta ketentuan upah yang menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraannya. 




Apa itu Bongkar Muat?

Bongkar muat adalah kegiatan di pelabuhan yang melibatkan pemindahan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya.

Kegiatan ini menjadi salah satu elemen penting dalam rantai pasokan logistik, karena memastikan barang dapat berpindah secara efisien dari satu titik ke titik lain, baik untuk distribusi domestik maupun internasional. 


Tahapan dalam Kegiatan Bongkar Muat

Proses bongkar muat barang terdiri dari beberapa tahapan utama, yakni:

  1. Stevedoring
    Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga, truk, atau tongkang, atau sebaliknya, memuat barang dari dermaga ke kapal. Barang-barang ini biasanya disusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

  2. Cargodoring
    Cargodoring adalah proses memindahkan barang dari dermaga kemudian diangkut ke gudang/lapangan penumpukan yang telah ditentukan. 

  3. Receiving/Delivery
    Receiving/delivery adalah proses memindahkan barang dari gudang atau lapangan penumpukan ke kendaraan yang akan membawanya ke tempat tujuan akhir. Sebaliknya, barang yang diterima dari kendaraan juga diatur untuk disimpan dengan rapi di gudang atau lapangan penumpukan.

Peran Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)


Pelaksanaan kegiatan bongkar muat tidak lepas dari peran Perusahaan Bongkar Muat (PBM), badan hukum yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. 

PBM bertanggung jawab untuk mengatur seluruh aspek operasional, termasuk penyediaan peralatan dan tenaga kerja bongkar muat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002, PBM wajib menjalankan usahanya dengan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti tarif bongkar muat yang sesuai, batasan kecepatan kerja, serta pengelolaan tenaga kerja dan peralatan.

Sedangkan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah individu yang terdaftar di pelabuhan setempat dan bertanggung jawab atas pekerjaan bongkar muat. 

TKBM memastikan keamanan dan keselamatan barang selama proses berlangsung. Keterampilan dan keahlian TKBM menjadi skill yang harus dimiliki untuk menjaga kelancaran dan efisiensi kegiatan bongkar muat.


Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat (PBM)



A. Kewajiban Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

PBM harus memenuhi sejumlah kewajiban yang diatur dalam peraturan pemerintah dan ketentuan pelabuhan. Berikut adalah kewajiban utama yang harus dipenuhi PBM:

  1. Mematuhi Ketentuan Perizinan Usaha
    PBM wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin operasional yang diberikan pemerintah. Selain itu, kebijakan umum pemerintah di bidang bongkar muat harus menjadi acuan dalam operasional perusahaan.

  2. Mencapai Batas Kecepatan Bongkar Muat Minimum
    Setiap pelabuhan memiliki standar minimal kecepatan bongkar muat yang harus dipenuhi PBM. Standar ini bertujuan untuk menjaga efisiensi operasional pelabuhan dan menghindari keterlambatan distribusi barang.

  3. Penerapan Tarif yang Sesuai
    PBM harus memberlakukan tarif bongkar muat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif ini biasanya ditetapkan melalui koordinasi dengan pemerintah dan asosiasi terkait untuk memastikan kesesuaian dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kebijakan lokal.

  4. Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja
    PBM memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan keterampilan tenaga kerja bongkar muat. Pelatihan secara berkala diperlukan untuk memastikan tenaga kerja mampu beradaptasi dengan teknologi dan prosedur baru dalam bongkar muat.

  5. Bertanggung Jawab atas Barang yang Diawasi
    Selama proses bongkar muat, barang yang berada di bawah pengawasan PBM harus dijaga keamanannya. PBM bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama proses berlangsung.

  6. Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan
    PBM wajib menyediakan dan merawat peralatan bongkar muat yang digunakan. Jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja, PBM bertanggung jawab atas biaya perbaikan atau penggantian alat.

  7. Pelaporan Kegiatan Operasional
    PBM harus membuat laporan operasional harian, bulanan, dan tahunan kepada administrator pelabuhan setempat. Selain itu, laporan tersebut juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk evaluasi dan pengawasan.

  8. Mematuhi Peraturan Perundangan yang Berlaku
    Dalam setiap kegiatannya, PBM harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di bidang transportasi laut dan logistik, termasuk kebijakan tenaga kerja dan keselamatan kerja.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

Selain kewajiban yang diatur dalam regulasi, PBM juga memiliki tanggung jawab moral dan operasional untuk memastikan kelancaran bongkar muat. Tanggung jawab utama PBM meliputi:

  1. Kelancaran Operasional
    PBM bertanggung jawab memastikan kegiatan bongkar muat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Koordinasi dengan pihak terkait, seperti kapal, pemilik barang, dan pelabuhan, sangat penting untuk mendukung kelancaran ini.

  2. Keselamatan dan Keamanan Barang
    PBM harus memastikan barang dipindahkan tanpa kerusakan atau kehilangan, baik dari kapal ke dermaga maupun dari dermaga ke gudang atau kendaraan.

  3. Akuntabilitas Laporan
    PBM harus memberikan laporan yang akurat dan transparan mengenai kegiatan bongkar muat. Hal ini mencakup data jumlah barang yang diangkut, waktu operasional, dan kendala yang mungkin terjadi selama proses berlangsung.

  4. Penyediaan Peralatan dan Tenaga Kerja yang Sesuai
    PBM bertanggung jawab mengatur peralatan dan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Peralatan yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan, dan tenaga kerja yang dilibatkan harus memiliki keterampilan yang memadai untuk pekerjaan bongkar muat.


Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)


A. Tugas Utama TKBM

Berikut adalah beberapa tugas utama yang menjadi tanggung jawab TKBM dalam kegiatan bongkar muat:

  1. Kelancaran Kegiatan Bongkar Muat
    TKBM bertugas memastikan seluruh kegiatan bongkar muat berlangsung lancar dan sesuai jadwal. Hal ini melibatkan pemindahan barang menggunakan peralatan seperti crane, forklift, dan derek, yang harus dilakukan dengan efisiensi tinggi.

  2. Keselamatan Penerimaan dan Penyerahan Barang
    TKBM bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan barang selama proses bongkar muat. Barang yang diterima dan diserahkan harus berada dalam kondisi yang sama seperti saat pertama kali diterima oleh TKBM, tanpa kerusakan atau kehilangan.

  3. Penyusunan dan Penataan Barang
    Selain memindahkan barang, TKBM juga bertugas menyusun dan menata barang di tempat yang telah ditentukan, seperti gudang, lapangan penumpukan, atau kendaraan. Penyusunan barang ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan efisiensi ruang.

  4. Penggunaan Peralatan dengan Aman
    TKBM bertanggung jawab dalam mengoperasikan peralatan bongkar muat dengan hati-hati dan sesuai prosedur. Mereka harus memastikan peralatan yang digunakan berada dalam kondisi baik dan digunakan sesuai kebutuhan.

  5. Pelaporan Kegiatan Bongkar Muat
    Setiap kegiatan bongkar muat harus dicatat secara detail dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Laporan ini mencakup informasi seperti jumlah barang yang dipindahkan, waktu operasional, dan kendala yang dihadapi selama proses berlangsung.

B. Tanggung Jawab TKBM

Selain tugas-tugas utama, TKBM juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelancaran dan keselamatan operasional pelabuhan. Berikut adalah tanggung jawab utama TKBM:

  1. Keselamatan Kerja
    TKBM harus mematuhi prosedur keselamatan kerja untuk melindungi diri mereka sendiri dan barang yang ditangani. Mereka harus menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, rompi, dan sarung tangan selama bekerja.

  2. Kedisiplinan dan Profesionalisme
    Sebagai bagian dari tim pelabuhan, TKBM bertanggung jawab untuk bekerja dengan disiplin dan profesional. Hal ini mencakup mematuhi jadwal kerja, mengikuti instruksi supervisor, dan bekerja sama dengan rekan kerja lainnya.

  3. Pengawasan Barang yang Diawasi
    TKBM memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang yang berada di bawah pengawasan mereka selama proses bongkar muat. Mereka harus memastikan barang tidak hilang atau rusak selama proses tersebut.

  4. Pengaturan Tenaga Kerja dan Peralatan
    Dalam beberapa kasus, TKBM juga terlibat dalam pengaturan tenaga kerja dan peralatan yang akan digunakan selama proses bongkar muat. Hal ini mencakup memastikan setiap tenaga kerja memahami tugasnya dan setiap peralatan siap digunakan.


Ketentuan Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)


Sebagai pekerja yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran operasional pelabuhan, TKBM berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penetapan tarif upah TKBM tidak hanya memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan operasional pelabuhan.

Ketentuan upah TKBM biasanya didasarkan pada beberapa faktor berikut:

  1. Upah Minimum Provinsi (UMP)
    Tarif upah TKBM harus mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai standar minimum yang berlaku di wilayah pelabuhan. Penetapan tarif ini bertujuan untuk memastikan upah yang diterima oleh TKBM tidak berada di bawah batas yang telah ditentukan oleh pemerintah.

  2. Kebijakan dan Regulasi Lokal
    Selain UMP, tarif upah TKBM juga ditentukan berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku di pelabuhan setempat. Ketentuan ini biasanya melibatkan diskusi antara PBM, koperasi TKBM, dan pemerintah daerah untuk menyepakati tarif yang adil.

  3. Kondisi Ekonomi dan Inflasi
    Penyesuaian tarif upah TKBM biasanya dilakukan secara berkala untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup akibat inflasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya beli TKBM dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

  4. Jenis dan Beban Pekerjaan
    Upah TKBM dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan, seperti stevedoring, cargodoring, atau receiving/delivery. Selain itu, beban kerja, durasi, dan tingkat risiko pekerjaan juga memengaruhi besaran upah yang diterima.

Tarif upah TKBM biasanya ditetapkan melalui mekanisme berikut:

  1. Diskusi Bersama Pihak Terkait
    Penetapan tarif melibatkan diskusi antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Koperasi TKBM, serikat pekerja, dan instansi pemerintah terkait. Diskusi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

  2. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)
    Setelah tarif disepakati, hasilnya dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan tarif tersebut.

  3. Evaluasi dan Penyesuaian Tarif
    Tarif upah biasanya dievaluasi setiap tahun untuk memastikan relevansi dengan kondisi ekonomi terkini. Evaluasi ini juga mencakup pengawasan terhadap penerapan tarif di lapangan.

Sebagai ilustrasi, jika Upah Minimum Provinsi (UMP) di suatu wilayah sebesar Rp2,7 juta per bulan, maka tarif upah TKBM harus berada di atas nilai tersebut. Beberapa pelabuhan juga menerapkan sistem tambahan seperti insentif harian atau bonus berdasarkan produktivitas kerja.

Dengan penetapan tarif yang adil dan transparan, TKBM dapat bekerja dengan lebih baik, sementara pihak PBM dapat menjaga keberlanjutan operasional. Upaya untuk terus memperbarui dan menyesuaikan tarif upah sesuai kondisi ekonomi adalah kunci untuk menciptakan sistem kerja yang lebih seimbang dan produktif.

0 komentar

Post a Comment