Tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Salah satu perubahan utama dalam Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa adalah berubahnya definisi dan tugas PPHP dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP tersebut sebagaimana pasal 1 angka 15 memiliki tugas utama, yakni memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam tata cara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada Perpres 16/2018 Bagian Ke Delapan pasal 57 dan 58 dirunut sebagai berikut:

Pasal 57

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58

1. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
2. PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA  dijelaskan dalam bagan alur berikut:

PPHP sekarang hanyalah sebagai pemeriksa administratif hasil pengadaan barang/jasa mencakup proses:

1. Dokumen program/penganggaran;
2. Surat penetapan PPK;
3. Dokumen perencanaan pengadaan;
4. RUP/SIRUP;
5. Dokumen persiapan pengadaan;
6. Dokumen pemilihan Penyedia;
7. Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan
8. Dokumen serah terima hasil pekerjaan.

 

Demikianlah penjelasan mengenai apa saja tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Semoga menambah wawasan kamu mengenai dunai Pengadaan Barang/Jasa.