Soal Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Soal HOTS Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Sertifikasi Ahli Kepabeanan merupakan salah satu syarat penting bagi praktisi, konsultan, maupun pihak yang bergerak di bidang ekspor dan impor untuk dapat menjalankan kegiatan kepabeanan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ujian ini menguji kompetensi peserta dalam memahami dan menerapkan aturan kepabeanan, mulai dari prosedur impor dan ekspor, klasifikasi barang, penentuan nilai pabean, hingga fasilitas kepabeanan dan penyelesaian sengketa.

Nah, berikut kami menyajikan kumpulan Soal Sertifikasi Ahli Kepabeanan berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills). Soal-soal dirancang agar tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga kemampuan analisis, pemahaman kasus, serta penerapan langsung pada situasi nyata di lapangan.

Kamu akan menemukan kombinasi soal pilihan ganda dan uraian/hitungan, lengkap dengan kunci jawaban untuk memudahkan proses belajar mandiri. Soal-soal ini mengacu pada Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan terkait, sehingga bisa menjadi latihan efektif bagi calon peserta ujian sertifikasi.

1. PT A mengimpor bahan baku senilai USD 100,000 (kurs Rp15,000/USD). FOB=95,000; Freight=4,000; Insurance=1,000. Tarif BM (Bea Masuk) = 10%. Apa konsekuensi fiskal jika hanya melaporkan FOB?

A. Tidak ada selisih
B. FOB otomatis jadi CIF
C. Kurang bayar BM (Bea Masuk) karena CIF tidak dilaporkan
D. Tidak masalah jika DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) setuju

2. PT B ajukan banding ke Pengadilan Pajak tanpa keberatan ke DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Apa akibat hukumnya?

A. Banding otomatis dikabulkan
B. Bisa langsung ke MA
C. Banding sah
D. Banding tidak dapat diterima

3. Importir bawa barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) tanpa izin kementerian teknis. Barang sudah di TPS (Tempat Penimbunan Sementara). Apa tindakan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)?

A. Barang dilepas
B. Ditolak/diekspor kembali/dimusnahkan
C. Barang dibebaskan
D. Boleh keluar dengan jaminan

4. PT C dapat fasilitas KB (Kawasan Berikat). Barang impor masuk ke KB. Apa perlakuan BM (Bea Masuk)?

A. BM dihapus permanen
B. BM diganti PPh (Pajak Penghasilan)
C. BM ditangguhkan
D. BM dipungut penuh

5. Barang pribadi penumpang Rp15 juta masuk ke Indonesia (batas bebas Rp5 juta). Berapa dikenai BM (Bea Masuk)?

A. Seluruh Rp15 juta
B. Hanya Rp5 juta
C. Rp10 juta
D. Bebas semua

6. Hibah peralatan medis untuk bencana impor ke Indonesia. Perlakuan kepabeanannya?

A. Kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) saja
B. Ditolak masuk
C. Kena BM (Bea Masuk)
D. Dibebaskan BM (Bea Masuk)

7. PT D melakukan undervaluation Rp500 juta. Apa sanksi menurut UU Kepabeanan?

A. Bebas asal ada surat
B. Tidak ada sanksi
C. Penjara minimal 1 tahun
D. Denda 100%–1000% dari kurang BM (Bea Masuk)

8. PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan bermanfaat untuk…

A. Menghapus bea masuk
B. Menghapus dokumen pabean
C. Mempercepat pelayanan & integrasi data
D. Mengurangi kewajiban fiskal

9. Dokumen wajib ekspor barang adalah…

A. Packing list
B. Invoice saja
C. Nota penjualan
D. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

10. CIF USD50,000 (kurs Rp15,200; BM (Bea Masuk) 15%). Freight USD2,000 tidak dilaporkan. Berapa kurang bayar BM?

A. Rp3,000,000
B. Rp6,000,000
C. Rp4,560,000
D. Rp0

11. Jelaskan prosedur keberatan tarif kepabeanan menurut UU No.17/2006.

Kunci: Keberatan ke DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dalam 60 hari; importir bayar dulu; DJBC putuskan dalam 60 hari; bisa banding ke Pengadilan Pajak.

12. Sebutkan 6 metode penentuan nilai pabean menurut WTO Valuation Agreement.

Kunci: 1. Nilai transaksi barang impor; 2. Barang identik; 3. Barang serupa; 4. Nilai deduksi; 5. Nilai komputasi; 6. Metode fallback.

13. PT X impor mesin FOB USD30,000; Freight USD2,000; Insurance USD500; kurs Rp15,000; BM (Bea Masuk) 10%; PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 11%; PPh (Pajak Penghasilan) Impor 2.5%. Hitung BM, PPN, dan PPh.

Kunci: NP=32,500*15,000=Rp487,500,000; BM=48,750,000; DPP=536,250,000; PPN=59,000,000; PPh=13,406,250.

14. Analisis kasus: Importir salah HS Code → tarif lebih rendah. Apa konsekuensi administrasi & hukum?

Kunci: Koreksi tarif oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai); bayar kekurangan BM (Bea Masuk) + denda 100%-1000%; pidana jika terbukti sengaja.

15. Jelaskan perbedaan fasilitas KB (Kawasan Berikat) dengan MITA (Mitra Utama Kepabeanan).

Kunci: KB = penangguhan BM (Bea Masuk) untuk pengolahan di kawasan tertentu; MITA = fasilitas percepatan layanan untuk importir patuh.