Friday, 7 September 2018

Pengadaan Barang dan Jasa Diwajibkan Memakai Produk Dalam Negeri

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN wajib menggunakan produk dalam negeri. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk terus mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Dan apabila dalam proses PBJP kedapatan tidak menggunakan produk dalam negeri, maka akan dikenai sanksi.

Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak  benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Apabila tidak menggunakan barang/jasa dalam negeri, sanksi denda administratif  akan dikenakan sebesar l% (satu  persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dikatakan, berdasarkan Undang-undang No 3/tahun 2014 jelas-jelas mengamanatkan bahwa pelaksanaan lelang barang dan jasa wajib menggunakan produk dalam negeri. Kecuali jika produk tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Sesuai dengan PP No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menyebutkan jika panitia lelang tidak melaksanakan amanah UU tersebut, maka dia bisa dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberdayaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri. tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk tahun 2014 saja, anggaran untuk belanja barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar Rp 400 triliun. Namun kenyataannya, baru sekitar 40 persen yang dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri.

Sedangkan pengadaan barang dan jasa di BUMN anggarannya mencapai Rp 1.000 triliun. Hal itu juga belum terealisasi secara optimal.

Sementara anggaran pengadaan alat kesehatan mencapai Rp 30 triliun, tapi realisasinya hanya kurang lebih 5 persen.

No comments:

Post a Comment