Sunday, 8 April 2018

Kepala LKPP Ajak Sumsel Bangun e-Katalog Lokal

Palembang -  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengajak seluruh pimpinan daerah Sumatera Selatan, termasuk gubernur, bupati dan wali kota untuk bersama melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas korupsi.  Salah satunya adalah dengan membangun e-katalog lokal.

“Sekarang saatnya untuk mulai memikirkan dan ikut serta membangun e-katalog lokal. “Kata Agus saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi 2018, di Palembang, Rabu (04/04). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Pemerintah Provinsi/Daerah di hampir setiap provinsi di Indonesia setiap tahunnnya.

Ia menjelaskan, pengadaan e-katalog lokal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan bahwa katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.

Lanjutnya, ke depan, pengadaan melalui e-katalog akan semakin marak, sementara tender berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Nantinya, tender hanya tender hanya akan dikhususkan untuk jenis pekerjaan atau barang/jasa yang tidak akan bisa masuk ke dalam katalog. Misalnya saja seperti pekerjaan konstruksi, pembangunan jalan, bandara dan lainnya.

“Begitu e-katalog marak, maka kesempatan untuk korupsi lewat tender otomatis berkurang, sehingga ke depannya akan tercipta market place yang bersaing dan juga variatif di Indonesia. “ tegas Agus.

Agus menyampaikan bahwa korupsi berada di tiga wilayah besar, yakni pada perencanaan, perizinan dan juga pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan pencegahan korupsi, LKPP memiliki peran penting dalam mempersempit celah korupsi, yakni dengan membuat sistem pengadaan barang/jasa yang modern namun tetap sesuai mandatnya (melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah).

Modern berarti tunduk kepada kesisteman, sehingga pengadaan barang/jasa yang baik adalah pengadaan yang patuh terhadap sistem yang ada. LKPP sendiri saat ini tengah merancang 4 sub sistem pada pengadaan barang/jasa Pemerintah.  Adapun sistem tersebut terdiri dari regulasi, sistem SDM dan kelembagaan, market operation dan juga integritas.

Kegiatan ini dihadiri tidak kurang dari 100 peserta yang terdiri dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Provinsi dan Kepala OPD Provinsi terkait, Pimpinan DPRD Provinsi, Kapolda, Kajati, Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung beserta Pimpinan DPRDnya, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan BPK dan BPKP serta Kepala Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang antusias untuk membangun dan memberantas korupsi di Sumatera Selatan