Monday, 5 June 2017

Pokja Katalog LKPP Kerja Keras Negosiasikan Kewajaran Harga Produk

Negosiasi harga atas produk yang akan ditayangkan di e-katalog LKPP memerlukan kejelian anggota pokja dalam menganalisis struktur harga dan data harga di pasaran. Pasalnya, LKPP perlu memastikan penetapan besaran harga yang wajar untuk setiap produk yang akan ditayangkan.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Dwi Satrianto mengatakan bahwa dalam proses negosiasi, LKPP sering kali perlu melakukan verifikasi secara bertahap terhadap usulan harga yang diterima dari penyedia. Analisis struktur harga yang diajukan penyedia, pengecekan dokumen penjualan, hingga survei harga pun dilakukan guna mendapatkan data yang valid.

”Kita negosiasi butuh waktu lama karena melakukan tadi: kita tanyakan lagi depan belakang (pihak-pihak yang menjual barang-red),” ujar Dwi saat menerima kunjungan kerja DPRD Serdang Bedagai, Selasa (09/05), di kantor LKPP.

Bahkan, untuk lebih memastikan penetapan harga yang wajar, LKPP telah memasukkan klausul mengenai larangan bagi penyedia untuk menjual barang/jasa—yang dijual melalui proses e-purchasing—lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual di luar e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama.  Sayangnya, LKPP acapkali masih menemukan kecurangan penyedia dalam hal penyampaian harga penawaran  dan rincian struktur harga.

”Dalam praktiknya, yang mereka lakukan adalah harga plat merahnya (harga untuk pemerintah) dinaikkan, plat hitamnya (harga jual pasaran) dinaikkan lagi supaya tetap harganya,” ujarnya.

Terkait dengan analisis harga produk, pokja katalog pun masih perlu bekerja keras mengulik data-data harga pasar. “Nah, memverifikasi harga untuk kendaraan itu gampang karena datanya banyak di pasar, tetapi menjadi susah karena banyak data yang perlu kami lihat,” ujar Dwi. Di sisi lain, data harga pasar untuk beberapa produk justru sangat sulit diperoleh, terutama untuk produk-produk yang tidak dijual bebas, seperti alat berat dan alat kesehatan.

Jadi, yang namanya belanja (melalui e-katalog-red), satker itu lebih nyaman. Sebagian risiko itu ditanggung—dalam tanpa petik—oleh LKPP karena pemilihan penyedianya (negosiasi hingga penayangan produk) dilakukan oleh kita,” pungkasnya.

No comments:

Post a Comment