Wednesday, 27 December 2017

Pemkot Samarinda Dukung Pengembangan e-Katalog Daerah

Pemerintah Kota Samarinda serius menggarap e-katalog daerah sebagai upaya meningkatkan kinerja dan transparansi sektor pengadaan di wilayahnya. Komitmen ini pun ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang pembentukan katalog elektronik daerah Kota Samarinda antara Kepala LKPP Agus Prabowo dan Walikota Samarinda Syaharie Ja’ang, Jumat (22/12), di Kota Samarinda.

Agus Prabowo mengungkapkan bahwa implementasi e-katalog sebenarnya telah menggiring proses bisnis pengadaan ke arah mekanisme pasar. Dengan menerapkan mekanisme pasar ini, proses pengadaan tidak perlu lagi bergantung pada praktik-praktik lelang yang berkecenderungan inefisiensi. Lalu apa dampak positifnya?. 

Menurutnya, proses pengadaan melalui e-katalog  memudahkan seluruh instansi pemerintah untuk mengeksekusi paket-paket pengadaan karena proses yang lebih sederhana.

”Barang atau jasa yang sudah ada di pasar tidak usah dilelang lagi. Mengapa tidak perlu dilelang? Dua kali kerjaan, makan waktu, makan tenaga, makan biaya, makan urat saraf (berpotensi timbulnya permasalahan hukum-red). ’Kan esensinya di situ,” tutur Agus.

Per Desember 2017, jumlah produk yang tayang di e-katalog tercatat telah mencapai lebih dari 90 ribu produk. Meski demikian, LKPP pun masih terus memproses usulan katalogisasi produk. Bahkan, dewasa ini e-katalog telah dikembangkan dengan pembagian tiga jenis komoditas, yaitu e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog daerah. 

”Jadi, yang akan saya tanda tangani bersama Pak Wali ini mungkin ibaratnya adalah suatu riak kecil dalam gelombang besar,” ujar Agus.

Diakui Agus, pekerjaan membangun e-katalog –sebagai salah satu basis platform pengadaan ke depan—tidak dapat dikerjakan sepenuhnya oleh LKPP. Untuk itu, pendelegasian kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pun diyakini menjadi sangat penting.

“Nah, tadinya kewenangan membangun e-katalog itu memang hanya di LKPP, tapi republik ini terlalu luas untuk di-handle LKPP saja. Oleh karena itu, (e-katalog) perlu didelegasikan,” tutur Agus.

“Apa yang akan dibangun? Yang akan dibangun adalah e-marketplace. Jadi mari kita bayangkan kalau e-katalog daerah itu sudah jadi dan semua sudah tayang secara nasional,” lanjutnya.

Sementara itu, Syaharie Ja’ang pun melihat implementasi katalog daerah di Kota Samarinda berpotensi mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan lelang. Bahkan, ia berharap penerapan e-katalog daerah ini mampu mewujudkan efisiensi belanja pemerintah.

”Kalau biasa dikerjakan dengan angka yang lebih efisien, kenapa tidak sehingga anggaran bisa kita gunakan lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain, yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Namun, Syaharie  tetap berharap pelaksanaan program katalogisasi di daerahnya dapat terus didampingi dan diawasi. Hal ini untuk menghindari penyelewengan, terutama mark up,  yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai rintisan awal kegiatan katalogisasi, Pemkot Samarinda pun berencana memproses produk peralatan kebersihan dan jasa advertorial untuk dimasukkan ke dalam e-katalog daerah. Agus pun sangat mendukung kegiatan pengembangan katalogisasi di Kota Samarinda ini. Bahkan, ke depan Pemkot Samarinda juga dapat memasukkan produk (usaha kecil menengah) UKM dan (industri kecil menengah) IKM yang memenuhi kriteria untuk dipasarkan melalui e-katalog.

“Silakan ditambah item-nya. Kalau (katalogisasi) ini makin banyak, Kota Samarinda ini makin banyak menjual barang-barangnya dan yang beli bisa siapa saja. Ini yang akan menjawab kita menuju e-marketplace nasional. Kira-kira gelombang besarnya seperti itu,” pungkasnya. 

Tuesday, 6 June 2017

Pengumuman Pengadaan Jasa Konsultasi Pendampingan Kegiatan ISO 9001:2015

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) membuka kesempatan bagi para penyedia jasa konsultasi yang memiliki sertifikasi atau ijin usaha bidang manajemen mutu untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan audit ISO 9001:2015.

Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, Direktorat Pengembangan SPSE dalam hal ini Seksi Monitoring Evaluasi LPSE Nasional melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh LPSE di Lingkungan K/L/D/I salah satunya terhadap implementasi ISO 9000 di Standarisasi LPSE:2014.

Untuk melaksanakan implementasi tersebut, diperlukannya pendampingan pada pelaksanaan Standarisasi LPSE:2014 seksi Monitoring Evaluasi LPSE Nasional Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk mempersiapkan audit ISO/IEC 9001:2015 sebagai standar manajemen mutu pada implementasi Standarisasi LPSE:2014 Layanan Pengadaan Secara Elektronik sehingga LKPP dapat meraih penilaian yang tersertifikasi ISO 9001:2015.

Untuk itu, bagi para penyedia jasa konsultasi yang berminat harap mengirimkan dokumen penawaran dengan cara sebagai berikut:

1. Calon Penyedia wajib mengirimkan dokumen penawaran dalam  format (.pdf) melalui:

a. Email : programmanager-lpse@lkpp.go.id

b. Subjek: Dokumen Penawaran Pendampingan ISO 9001:2015      

2. Dokumen Penawaran terdiri dari :

a. Surat Penawaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

b. Tanggapan kerangka kerja Jasa Konsultasi Pendampingan kegiatan ISO 9001:2015

c.  Metodologi Pekerjaan, Uraian Pekerjaan dan Rincian Anggaran Biaya Penawaran

d. Data diri perusahaan

e. Portofolio pengadaan Jasa Konsultasi Pendampingan kegiatan ISO 9001:2015

3. Pengiriman dokumen penawaran paling lambat tanggal 23 Juni 2017

4. Hanya calon penyedia yang memenuhi kualifikasi yang akan diundang pada tahap selanjutnya.

Monday, 5 June 2017

Pokja Katalog LKPP Kerja Keras Negosiasikan Kewajaran Harga Produk

Negosiasi harga atas produk yang akan ditayangkan di e-katalog LKPP memerlukan kejelian anggota pokja dalam menganalisis struktur harga dan data harga di pasaran. Pasalnya, LKPP perlu memastikan penetapan besaran harga yang wajar untuk setiap produk yang akan ditayangkan.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Dwi Satrianto mengatakan bahwa dalam proses negosiasi, LKPP sering kali perlu melakukan verifikasi secara bertahap terhadap usulan harga yang diterima dari penyedia. Analisis struktur harga yang diajukan penyedia, pengecekan dokumen penjualan, hingga survei harga pun dilakukan guna mendapatkan data yang valid.

”Kita negosiasi butuh waktu lama karena melakukan tadi: kita tanyakan lagi depan belakang (pihak-pihak yang menjual barang-red),” ujar Dwi saat menerima kunjungan kerja DPRD Serdang Bedagai, Selasa (09/05), di kantor LKPP.

Bahkan, untuk lebih memastikan penetapan harga yang wajar, LKPP telah memasukkan klausul mengenai larangan bagi penyedia untuk menjual barang/jasa—yang dijual melalui proses e-purchasing—lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual di luar e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama.  Sayangnya, LKPP acapkali masih menemukan kecurangan penyedia dalam hal penyampaian harga penawaran  dan rincian struktur harga.

”Dalam praktiknya, yang mereka lakukan adalah harga plat merahnya (harga untuk pemerintah) dinaikkan, plat hitamnya (harga jual pasaran) dinaikkan lagi supaya tetap harganya,” ujarnya.

Terkait dengan analisis harga produk, pokja katalog pun masih perlu bekerja keras mengulik data-data harga pasar. “Nah, memverifikasi harga untuk kendaraan itu gampang karena datanya banyak di pasar, tetapi menjadi susah karena banyak data yang perlu kami lihat,” ujar Dwi. Di sisi lain, data harga pasar untuk beberapa produk justru sangat sulit diperoleh, terutama untuk produk-produk yang tidak dijual bebas, seperti alat berat dan alat kesehatan.

Jadi, yang namanya belanja (melalui e-katalog-red), satker itu lebih nyaman. Sebagian risiko itu ditanggung—dalam tanpa petik—oleh LKPP karena pemilihan penyedianya (negosiasi hingga penayangan produk) dilakukan oleh kita,” pungkasnya.