Monday, 5 December 2016

Tanpa Mengumumkan RUP, Tak Bisa Tender Proyek

Upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus dilakukan. Salah satunya dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana PA/KPA wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada portal inaproc sebelum melaksanakan tender.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ikak G. Patriastomo dan Direktur  Kebijakan Umum Perencanaan Pengadaan LKPP, Setyobudhi, saat FGD Review Kebijakan RUP dan Aplikasi RUP, pertengahan Juli di Sentul, Bogor. Karena itu, LKPP akan mengembangkan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang mudah digunakan dan ke depan terintegrasi dengan SPSE atau embedded di SPSE.

Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang  dikembangkan diharapkan  bisa membantu proses perencanaan pengadaan serta membantu monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).  Pada akhir tahun 2012, LKPP mengembangkannya agar dapat menampilkan pengumuman RUP.  Namun aplikasi RUP tersebut menyulitkan, meskipun hanya mengunggah file excel. Karena itu , yang mendesak diselesaikan adalah memperbaiki aplikasi yang sudah ada karena belum seperti yang diharapkan. Harapannya tahun  2013 ini, LKPP bisa memperkenalkan sistem yang baru dan targetnya dirilis pada acara Rakornas LPSE bulan Oktober 2013 atau bahkan lebih cepat, sekitar bulan Agustus 2013.

Menurut Direktur  Kebijakan Umum Perencanaan Pengadaan, Setyobudhi, sesuai dengan perintah di Perpres 70 2012, RUP hanya berisi 4 hal yaitu : Nama dan alamat PA/KPA, nama paket, lokasi pekerjaan, dan perkiraan besar biaya. Pedoman RUP yang sudah ada dirasa terlalu rumit karena mencantumkan beberapa hal tambahan. Maka, apakah dimungkinkan untuk membuat RUP yang berisi 4 item saja?

Di sisi lain, terdapat pula kendala dimana pada Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan tidak diperkenankan lelang terlebih dahulu sebelum anggaran disahkan. Kendala lain yang dihadapi ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , yakni PA/KPA masih diangkat setiap tahun, sehingga akan bermasalah jika lelang dilaksanakan terlebih dahulu.

 Pengalaman LPSE Provinsi Jawa Barat

LPSE Provinsi Jawa Barat  berinisiatif  menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan yang dimuat di laman  LKPP. Kemudian dibuat edaran untuk agency, juga surat edaran dari Sekretaris Daerah kepada para pimpinan OPD. LPSE juga menyelenggarakan bimtek pengisian RUP kepada administrator RUP OPD. Dari agency  pengguna LPSE juga merespon dengan meminta bimtek aplikasi RUP. Maka selama dua bulan (Januari s.d. Februari) 2013, LPSE Jabar menyelenggarakan bimtek RUP.

Sebanyak 13 OPD di Pemprov Jabar mengirimkan RUP dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan form dan kemudian diunggah oleh administrator LPSE.  Sisanya mengirimkan RUP dengan form yang berbeda, atau sama sekali tidak  menyampaikan .

Beberapa mengeluhkan rumitnya pengisian form RUP,  atau beberapa OPD mengubah form RUP. Dari sisi Administrator LPSE terdapat kesulitan mengunggah RUP. Kondisi tersebut disampaikan pula oleh LPSE Kota Bogor, LPSE DKI Jakarta, dan LPSE Kementerian Kesehatan. Pada saat upload, kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengakses aplikasi  RUP,  sehingga untuk login pun Administrator RUP tidak berhasil. Terkadang upload berhasil, namun gagal di-preview. Karena penggunaan aplikasi RUPsering bermasalah, solusinya adalah tetap menayangkan dalam bentuk PDF pada laman LPSE serta mengirimkannya ke LKPP untuk dibantu mengunggah ke aplikasi RUP.

Pengembangan SiRUP

Menanggapi keluhan dari LPSE,  Ikak G. Patriastomo  mengungkapkan, pedoman RUP akan  diperbaiki dengan tahapan antara lain; Adanya kejelasan tanggung jawab : Yang menginput RUP adalah yang memiliki RUP sehingga peran LPSE hanya sebagai helpdesk jika ada kekurangpahaman atau pertanyaan; Pendekatan form harus diganti menjadi form yang embedded dalam web; Ada pembedaan antara data yang diumumkan dengan yang dimasukkan dalam database untuk keperluan monitoring. Namun tetap perlu dijaga agar jangan terlalu banyak data yang dientri. Pada prinsipnya RUP boleh berubah, karena ada mekanisme APBN-Perubahan atau APBD-Perubahan.

Lebih lanjut, Ikak G. Patriastomo mengatakan bahwa RUP harus dilaksanakan karena ada isu kebutuhan monitoring;  User management mesti sedemikian rupa, sehingga beban tidak bertumpu di satu tempat; RUP harus dapat memenuhi kebutuhan report TEPPA -UKP4); dan agar dibedakan antara Pengumuman RUP dengan Proses Perencanaan Pengadaan. Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) itu adalah proses perencanaan pengadaan; perlu kodifikasi dalam RUP, terutama untuk di daerah karena untuk di pusat sudah ada.

Dari aspek teknis,  Plt. Kasubdit  Pengembangan e-Procurement, Patria Susantosa, mengatakan bahwa SiRUP memiliki arsitektur yang terpusat, tidak terdistribusi. Yang terdistribusi adalah pengelolaannya, user management saat ini kedalamannya sampai satker berdasarkan pengalaman di lapangan, tetapi berdasarkan kebutuhan akan ada Administrator RUP di setiap OPD yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Ke depan akan ada beberapa interkoneksi yaitu  1. Interkoneksi RUP dengan e-Tendering, 2. Interkoneksi RUP dengan sistem keuangan.

Ketua Tim IT Development SiRUP, Dr. Yudho Giri Sucahyo, mengatakan bahwa SiRUP  yang berbasis web akan diintegrasikan dalam SPSE versi 4. Karena itu dibangun dulu untuk membuat sistem pengumumannya, sehingga fokus RUP yang sekarang adalah masih upload dengan file excel, dapat mengunduh template dan sebagainya.  Namun dengan banyaknya keluhan, SiRUP berbasis web akan segera dipercepat penyelesaiannya dan ditargetkan dapat diujicoba pada bulan Agustus 2013. Sampai saat ini,   rancangan SiRUP  yang sedang dikembangkan antara lain:  (A) Aplikasi SiRUP tidak lagi menggunakan file excel sebagai alat bantu dalam pengisian RUP (B) Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi pada website RUP (C) Yang mengisi RUP adalah masing-masing pihak yang memiliki RUP  (D) LPSE di masing-masing K/L/D/I menjadi User Management dan (E) Manajemen Sistem  (aplikasi dan database)  centralized sedangkan pengelolaannya decentralized pada masing-masing LPSE K/L/D/I.

Pada akhir FGD tersebut, beberapa hal yang disepakati antara lain:

A. Hierarki User Management SiRUP sebagai berikut:

1) Super Administrator : LKPP.

2) Administrator LPSE di K/L/D/I (Administrator PPE) : membuat akun Administrator Agency dan Administrator RUP sesuai dengan satker masing-masing.

 B. Hal-hal lain yang diatur dalam penggunaan SiRUP:

a) PA/KPA membuat surat tugas menunjuk administrator RUP dan diserahkan kepada LPSE.

b) Setiap paket yang diinput memiliki kode yang unik.

c) Relasi antara paket-paket di e-Tendering dengan paket-paket di RUP tidak otomatis, karena ada kemungkinan satu paket di RUP menjadi beberapa paket di e-Tendering dan sebaliknya.

d) Jika dilakukan revisi RUP, sistem akan menyimpan historinya dan revisi harus menyebutkan alasannya;

e) Untuk tugas pembantuan/dekonsentrasi, karena menggunakan APBN, data diinput di dinas karena KPA-nya ada di daerah, tetapi ditampilkan di K/L.

f) Untuk mengetahui instansi mana sebagai sumber dana APBN, ada pilihan asal K/L/D/I.

g) Untuk swakelola, karena yang ditampilkan adalah gelondongan, maka dicari yang paling dominan, apakah barang/jasa/konstruksi.

h) RUP bersifat  fixed,  hanya ada revisi jika ada perubahan anggaran. Jika satu paket direvisi menjadi 5 paket, maka pada Monitoring dan Evaluasi Online (Monev OL) tetap diperhitungkan sebagai satu paket.

C. Item-item dalam pengisian SiRUP antara lain: Kegiatan; Pelaksanaan melalui : swakelola/penyedia;

Nama Paket;   Volume; Pagu Anggaran; Sumber Dana; Jenis Belanja; Jenis pengadaan; Metode pemilihan penyedia; Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia; Rencana pelaksanaan paket pekerjaan; Lokasi kegiatan/pekerjaan; Keterangan;  ID Paket; Alasan Revisi Paket.

Diharapkan SiRUP yang sedang dikembangkan LKPP akan memudahkan dalam pengisiannya dan memudahkan monitoring, baik oleh PA/KPA pada K/L/D/I maupun TEPPA-UKP4 yang selama ini menjadi unit kerja yang ditakuti karena akan memberikan raport merah kepada K/L/D/I yang lambat dalam penyerapan anggarannya. Cara pandang bahwa setiap kewajiban harus ada sanksi-nya, masih melekat pada aparatur pemerintah. Karena itu solusi yang digunakan mengenai kewajiban PA/KPA mengumumkan RUP, bukan berupa sanksi kepada yang tidak melaksanakannya, tetapi melalui teknologi informasi yaitu koneksi SiRUP dengan SPSE. Dengan demikian kebutuhan monitoring dan evaluasi akan lebih mudah dipenuhi dengan memanfaatkan data pada SiRUP dan SPSE yang dapat ditampilkan pada Monitoring dan Evaluasi Online (Monev OL) LKPP yang digunakan pula oleh TEPPA-UKP4. (Dr. Ika Mardiah, Kepala Balai LPSE Provinsi Jabar) ***

No comments:

Post a Comment