Monday, 5 December 2016

Penerapan Rancang Bangun (Design and Build) Masih Terkendala

Penerapan skema rancang bangun pada sektor konstruksi di lingkungan pemerintah Indonesia masih belum banyak diimplementasi. Padahal, skema ini digadang-gadang dapat memberikan banyak kelebihan dibandingkan dengan dengan skema design bid build.

Deputi  Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Robin Asad Suryo menilai bahwa aturan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebetulnya telah memberikan ruang dalam mengimplementasikan skema pekerjaan rancang bangun di Indonesia. Namun, pada kenyataannya penerapan skema pekerjaan ini belum banyak diimplementasikan, terutama dalam sektor jasa konstruksi milik pemerintah.

Menurut Robin, skema rancang bangun pada jasa konstruksi sebetulnya memiliki kelebihan karena menggunakan kontrak tunggal yang berimplikasi pada penghematan waktu.

Selain itu, keterlambatan yang disebabkan oleh perpindahan kewenangan dalam lingkup pembiayaan pekerjaan juga dapat ditekan akibat sifat pekerjaan rancang bangun yang terintegrasi. Hal ini sangat berkontras dengan pekerjaan design bid build yang cenderung terdapat fragmentasi pada proses pekerjaannya.

“Artinya, insiden adanya cost operan (pengalihan biaya di dalam pekerjaan rancang bangun-red) itu juga lebih sedikit dibandingkan design bid build.  Kalaupun ada  cost operan, itu juga biasanya relatif lebih minimal,” ujar Robin pada acara seminar bertajuk “Design and Build”, Rabu (30/11), di kantor LKPP.

Menilik pada postur anggaran belanja pemerintah di sektor kontruksi, secara nasional pemerintah Indonesia pada 2010 hanya mengalokasikan 86 triliun untuk pembiayaan pekerjaan infrastruktur. Meskipun mengalami kenaikan secara kontinu, alokasi pemerintah pada 2014 untuk sektor ini dinilai masih rendah dengan total kucuran dana sebesar 177 triliun ekuivalen dengan 9,5% dari total belanja pemerintah.

Oleh sebab itu, lanjut Robin, pada empat tahun pertama sejak Perpres 54/2010 diterbitkan, penerapan skema rancang bangun di Indonesia masih sangat rendah.

”Jadi, dugaan kami adalah bahwa selama empat tahun pertama dari  pelaksanaan Perpres 54 memang tidak banyak proyek-proyek  yang dimungkinkan untuk  menggunakan metode pendekatan design and build karena proyeknya relatif proyek yang kecil-kecil,” ujarnya.

Dalam konteks regulasi dan kebijakan, Robin mengakui bahwa administrasi pembiayaan proyek pemerintah di Indonesia masih sangat memberatkan, khususnya untuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyear contract). Padahal, pekerjaan rancang bangun cenderung bersifat kompleks dan membutuhkan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran.

Di samping itu, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur ihwal pelaksanaan skema pekerjaan rancang bangun juga menyebabkan kekhawatiran pelaku pengadaan.”Jadi, kami melihat jika memang masih ada kekosongan regulasi atau aturan yang bisa digunakan sebagai acuan bagi pelaksana desain and build,” kata Robin. Hal ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bagi LKPP dan kementerian terkait—dalam hal ini Kementerian PUPR—untuk menyediakan regulasi tersebut.

Dalam kesempatan yang berbeda, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Rizal. Z. Tamin pernah menyebutkan bahwa skema rancang bangun memiliki kelebihan, yaitu lebih bernilai tambah, lebih bermutu, murah, dan cepat.

Sementara itu, kelebihan design bid build, menurutnya, terletak pada mekanisme dan prosedur yang cenderung lebih dikenal  pelaku pengadaan pemerintah, sistem audit dan auditor yang berpengalaman, serta sistem kontrol terhadap hasil desain yang telah dipahami oleh pemilik pekerjaan.

Terkait dengan kompetensi pelaku pengadaan pemerintah, Robin menjelaskan bahwa pokja ULP ataupun PPK masih mengalami kesulitan untuk menentukan perkiraan biaya atau plafon anggaran. Padahal estimasi pembiayaan pekerjaan ini sangat dibutuhkan dalam penyusunan RKAKL atau RKA SKPD.

Di sisi lain, pengalaman pelaku pengadaan yang lebih fokus pada pekerjaan design bid build dibandingkan pekerjaan rancang bangun justru menjadi titik kelemahan dalam melakukan penaksiran harga. Hal ini disebabkan oleh sifat dari desain dasar pada kontrak rancang bangun yang cenderung tidak sedetail kontrak design bid build.

“Nah, kemudian kesulitan ini juga berlanjut ketika kalau dalam metode tradisional kita harus menyusun HPS atau price estimation sebagai acuan bagi penyedia untuk menyampaikan penawaran harganya,” pungkas Robin.

No comments:

Post a Comment